Save KPK, PPM Jatim Galang Tandatangan Dukungan

PD Pemuda Panca Marga (PPM) Jatim saat menggalang ratusan tandatangan dari para putera-puteri pejuang se-Jatim untuk mendukung KPK dalam menjalankan tugasnya, Minggu (25/1).

PD Pemuda Panca Marga (PPM) Jatim saat menggalang ratusan tandatangan dari para putera-puteri pejuang se-Jatim untuk mendukung KPK dalam menjalankan tugasnya, Minggu (25/1).

Surabaya, Bhirawa
Dukungan terhadap keberadaan KPK  terus mengalir dari masyarakat dan berbagai elemen. Kali ini berasal dari PD Pemuda Panca Marga  (PPM) Jatim yang menggalang ratusan tandatangan dari para putera-puteri pejuang se-Jatim, Minggu (25/1). Bahkan mereka sempat melakukan orasi yang intinya mengutuk aksi kriminalisasi terhadap KPK sekaligus minta agar pemerintah segera menyesaikan konflik Polri dan KPK atau perang cicak buaya jilid 2 secara baik.
Ketua PD PPM Jatim  Endang Sulastuty mengatakan dukungan tandatangan terhadap KPK sebagai wujud perhatian anak bangsa, bahwa seluruh elemen negara harus waspada untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Begitu pula dengan munculnya penahanan  Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto oleh Bareskrim Polri menunjukkan adanya perseteruan di tubuh elemen lembaga negara, sekaligus upaya-upaya kriminalisasi terhadap KPK.  Dan semua ini harus segera disikapi.
Endang yang juga mantan anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Jatim periode 2009-2014 ini menyampaikan, dengan ditangkapnya  Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri Jumat kemarin makin mamanaskan situasi nasional.  “Situasi ini akan membuat bingung rakyat, investor dan ini tidak baik untuk kepentingan berbangsa dan bernegara,” kata Endang.
Hal senada juga diungkapkan PD PPM Kota Surabaya Fajar Budianto. Menurutnya, permasalahan ini agar segera diselesaikan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Di sisi lain hal ini akan membuat malu bangsa di mata internasional. Mengingat kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki fungsi untuk penegakan hukum terhadap kasus korupsi. “Karena itu apa yang kita suarakan di sini semata-mata untuk menyelamatkan bangsa. Jangan sampai negara goyah hanya karena kekuasaan dan ambisi seseorang atau golongan,”tegas Fadjar dengan nada tinggi.
Dalam aksinya, Pemuda Panca Marga yang juga  putera-puteri pejuang kemerdekaan menggelar tandatangan ‘Save KPK’ dan melakukan orasi dukungan terhadap lembaga anti korupsi tersebut di Jalan Mayjen Sungkono.
Ratusan aktivis PPM dengan berseragam lengkap, menyampaikan kesedihannya setelah antar lembaga hukum, saat ini saling sandera. Oleh karenanya, konflik polri dan KPK harus segera dihentikan. “Jika tidak, maka rakyat indonesia yang dirugikan,” kata Endang.

Tidak Permainkan Hukum
Konflik antara KPK dan Polri terus memancing reaksi masyarakat dan berbagai elemen. PW GP Ansor Jatim bahkan terang-terangan meminta KPK dan Polri selaku penegak hukum tidak mempermainkan hukum dan mempertontonkan ‘permainan’  (drama) hukum itu, sedangkan aktivis 1998 meminta Presiden Joko Widodo juga tidak mempermainkan konstitusi (UUD 1945).
“Kami merasa prihatin melihat apa yang terjadi saat ini. Rakyat diberi tontonan atau drama hukum oleh elit-elit penegak hukum di negeri ini,” kata Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum GP Ansor Jatim Khoirul Huda di Surabaya, Minggu (25/1).
Menurut dia, permainan hukum itu diulang kembali oleh elit-elit penegak hukum itu (KPK-Polri) hingga tiga kali, setiap ada proses hukum anggota Polri oleh KPK, maka Polri langsung ‘menembak’ komisioner KPK.
“Mestinya, elit penegak hukum itu memberi pembelajaran yang baik bagi masyarakat dalam upaya strategi penegakan hukum, bukan sebaliknya,” katanya, didampingi Ketua Tim Media Center Ansor Jatim Abdul Hady JM.
Oleh karena itu, PW Ansor Jatim menolak segala upaya pelemahan pemberantasan korupsi dan menolak pembusukan lembaga anti korupsi serta mendesak pengusutan terduga korupsi tanpa pandang bulu. “Save KPK dan save Polri,” katanya.
Sementara itu, aktivis 1998, Syafrudin Budiman meminta Presiden Joko Widodo tidak mempermainkan atau justru melanggar konstitusi (UUD 1945) dan Pancasila dengan mengintervensi KPK.
“Kalau Abraham Samad (Ketua KPK) menolak memberikan hasil penyidikan Budi Gunawan, maka Presiden Jokowi harus menghargai agar proses hukum berjalan secara yuridis, bukan politis,” katanya.
Apalagi, UUD 1945 tidak memberi hak dan wewenang kepada Presiden untuk mengetahui hasil penyidikan KPK, karena itu tindakan Jokowi akan justru melanggar konstitusi (UUD 1945) dan Pancasila.
“Presiden bisa meminta KPK apabila negara dalam kondisi darurat militer atau perang, tapi hal itu pun harus dengan persetujuan DPR, tapi sekarang bukan situasi perang. Lain lagi bila permintaan Jokowi kepada KPK itu hanya dilandasi ketidaktahuan dia tentang tata negara dan bukan sikap politik,” katanya. [cty]

Tags: