Koperasi SBW memberikan masukan kepada tim transisi Jokowi-Jk agar tetap memberikan perhatian koperasi.
Malang, Bhirawa
Bukti Koperasi menjadi solusi pertumbuhan ekonomi telah dirasakan oleh masyarakat. Karena itu di era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kala sudah selayaknya mendapat perhatian lebih.
Ketua Koperasi Setia Budi Wanita (SBW), Sri Untari Bisowarno, menyatakan jika Koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia bukan hanya slogan tapi benar-benar sudah dirasan masyarakat. Karena itu pihaknya berharap Koperasi tumbuh dan berkembang di era kepemimpinan Jokowi – JK mendatang.
Menurut nya, visi misi capres pemenang pemilu yang bakal menegakkan ekonomi kerakyatan ini menjadi harapan baru dunia perkoperasian di Indonesia. “Saya berharap di era kepemimpinan bapak Jokowi dan pak Jk dengan platform ekonomi kerakyatannya mampu mengembangkan koperasi di Indonesia,” ujar Sri, Kamis (28/8) kemarin.
Koperasi, lanjut Untari, harus diperkuat sebelum Indonesia menghadapi persaingan bebas atau AFTA dan MEA pada tahun 2014 mendatang, sebab pengembangan ekonomi kerakyatan melalui koperasi ini mampu menghadapi dua hal tersebut.
Menurut Untari, Koperasi lembaga dengan filosofi yang bagus, oleh karenanya pihaknya berharap Presiden mendatang perhatian pada koperasi.
Ia lantas menyatakan jika pihaknya telah menghadap Tim Transisi pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran terkait dengan Koperasi. “Sebagai pelaku Koperasi kami sudah menyampaikan pemikiran-pemikiran tentang Koperasi dan manfatnya untuk masyarakat Indonesia. Kita berharap Pak Jokowi dan Pak JK memberikan perhatian pada dunia Koperasi,”terangnya.
Ketika ditanya progres koperasi pada era Presiden SBY, Untari mengaku Koperasi mengalami penurunan. Dikatakan dia, adanya UU No 17 Tahun 2012 yang dia gugat mencerminkan bahwa Koperasi pada era itu mengalami penurunan, koperasi disamakan dengan PT atau CV ini yang jelas-jelas bertentangan.
Selain itu, Sri Untari berharap agar visi misi Jokowi soal Bank Tani agar menggunakan koperasi sebagai operatornya. Pihaknya menyarankan, Bank Tani menggunakan Koperasi, jangan BPR dengan syarat yang menyulitkan, jika nanti itu terealisasi maka Koperasi bisa hidup kembali dan berjaya di Indonesia.
“Sistem yang tepat menurut kami bukan Bank Perkeriditan Rakyat (BPR) tapi Koperasi. Dengan nama Koperasi pendaan akan lebih mudah diakses oleh para petani, karena menggunakan sistem gotong royong dan tanggung renteng,”terangnya.
Wanita yang juga anggota DPRD Jatim terpilih itu, menambahkan jika pihaknya juga menyarankan Kementerian Koperasi menjadi kementrian kelas satu, atau kementrian utama. [mut]
