SE Menkes Terbit, Malang Raya Segera Terapkan PSBB

Polres Malang saat menerapkan Physical Distansing di Jalur Lingkar Barat (Jalibar) di wilayah Kec Kepanjen, Kab Malang, untuk membatasi kendaraan luar daerah yang masuk di wilayah setempat. [cahyono/bhirawa]

Kab Malang, Bhirawa
Pengajuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Malang Raya yang diajukan Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa ke Menteri Kesehatan (Menkes), dr Terawan Agus Putranto, akhirnya disetujui pada Senin (11/5) kemarin.
Dengan disetujuinya PSBB Malang Raya itu, maka dalam waktu dekat ini ketiga daerah Malang Raya, yakni Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu memberlakukan PSBB. Persetujuan Menkes ini sudah dituangkan dalam SE Nomor HK.01.07/MENKES/305/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu Provinsi Jatim Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid 19).
Dengan dikeluarkan SE tentang PSBB di wilayah Malang Raya, maka Bupati Malang dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) segera untuk mengambil langkah -langkah dalam penerapan PSBB di Kabupaten Malang. ”Kami sudah mempersiapkan langkah – langkah terkait penerapan PSBB, diantaranya menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup). Perbup ini menjadi dasar diberlakukan jam malam selama PSBB,” kata Bupati Malang HM Sanusi, Selasa (12/5), kepada wartawan.
Dalam menegakkan aturan selama PSBB, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang akan dibantu Polres Malang dan Kodim 0818 Kabupaten Malang/Kota Batu. Dengan ditetapkan PSBB, maka dirinya meminta izin kepada Menkes, sebelum memberlakukan PSBB di Kabupaten Malang, terlebih dahulu mensosialisasikan kepada masyarakat selama tujuh hari dan setelah itu PSBB akan diberlakukan selama 14 hari.
Ditempat terpisah, Kapolres Malang AKBP Hendri Umar mengatakan, untuk penegakkan PSBB, dirinya akan menerapkan sanksi tegas jika ada yang melakukan pelanggaran, karena dalam Perbup sudah diatur. Misalnya, ketika ada masyarakat naik kendaraan roda dua berboncengan tapi tidak serumah, maka elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) mereka akan kita sita. ”Dan jika kemudian mereka kembali ketahuan berboncengan, akan kita tindak tegas sesuai dengan aturan,” paparnya.
Dalam pemberlakuan PSBB di Kabupaten Malang, pihaknya telah mempersiapkan 1.600 orang personil Polisi dibawah jajaranPolres Malang. Sedangkan personil Polisi sebanyak itu, yakni untuk mengawal dan mengamankan penerapan PSBB akibat penyebaran Covid-19. Dan untuk sekarang ini, pihaknya menunggu keputusan Gubernur Jatim.
Dalam waktu dekat ini, tegas Hendri, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media terkait penerapan PSBB Malang Raya, khususnya Kabupaten Malang. Dan pihaknya saat ini juga menambah personil di tujuh check point, serta pengawasan di Posko – posko baik itu di terminal bus dan stasiun kereta api untuk kita perketat kedatangan orang dari luar daerah. ”Saat diberlakukan PSBB di Kabupaten Malang, nantinya ada jam malam yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Malang,” terangnya.
Selain itu, dia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan patroli dengan melibatkan seluruh unsur yang ada untuk memastikan bahwa semua pusat keramaian harus sudah tutup pada jam yang telah ditetapkan. Dan seperti sebelumnya, pihaknya akan memberikan peringatan dengan menyita KTP untuk didata, dan mereka juga untuk kita membuat surat pernyataan.
”Tapi jika mereka tetap melanggar, maka akan kita ambil tindakan tegas sesuai dengan Perbup. Dan juga tidak menutup kemungkinan mereka akan kita proses pidana. Karena PSBB diberlakukan agar mempercepat penanganan Covid 19 di Kabupaten Malang,” tandas Hendri.
Sementara itu, untuk memaksimalkan pelaksanaan PSBB, Pemkot Malang mengumpulkan tokoh agama, dan pengusaha secara maraton Selasa 12/5 kemarin. Hal ini berkaitan dengan tata laksana beribadah saat PSBB berlangsung dan penutupan tempat usaha.
Seluruh tokoh agama di Kota Malang, mulai Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), MUI, NU, Muhammadiyah, hingga DMI (Dewan Masjid Indonesia) Kota Malang diundang ke Balai Kota Malang, pada pukul 09.00, WIB sedangkan pertemuan dengan para pelaku usaha pada pukul 11.30 WIB.
Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan, pengaturan ibadah seseorang saat ini masih dalam taraf physical distancing. Namun, untuk PSBB, Pemkot sebetulnya memilih selama 14 hari tempat peribadatan ditutup total.
”Sampai saat ini teman – teman yang muslim memang masih menerapkan physical distancing. Tapi umat Kristiani sudah menutup tempat peribadatan. Kami memilih 14 hari tidak membuka tempat peribadatan selama masa PSBB,” terangnya
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto menyampaikan, tidak ada ketentuan atau anjuran perihal pelaksanaan peribadahan di masa PSBB. Bahkan Pemprov Jatim tidak memberikan anjuran untuk penutupan tempat ibadah. Namun, semua kebijakan untuk menyukseskan PSBB diserahkan sepenuhnya kepada daerah masing-masing.
”PSBB itu adalah pembatasan. Sehingga ada pembatasan – pembatasan warga masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid 19. Provinsi tidak memberikan ketegasan terkait tempat ibadah harus dilarang atau hanya menerapkan protokol kesehatan. Tetapi kebijakan nanti diserahkan kepada setiap daerah masing-masing,” ungkapnya. [cyn.mut]

Tags: