Sebanyak 37 Anggota Jajaran Polda Jatim Kena PTDH di 2019

Karo SDM Polda Jatim, Kombes Pol Nazirwan Adji Wibowo menjelaskan anggota jajaran Polda Jatim yang terkena sanksi PTDH, Kamis (2,12). [abednego/bhirawa]

(Sanksi Tegas Bagi Anggota Polri yang Melanggar KEPP)
Polda Jatim, Bhirawa
Selama 2019 sebanyak 37 anggota Polda Jatim hingga Polres jajaran disanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Pemecatan ini dikarenakan beberapa perkara yang rata-rata pelanggaran mangkir dari tugas atau desersi.
“Puluhan anggota yang disanksi PTDH ini paling banyak karena desersi. Selanjutnya bersangkutan dengan masalah narkoba,” kata Karo SDM Polda Jatim, Kombes Pol Nazirwan Adji Wibowo, Kamis (2/1).
Pihaknya menjelaskan, dari 37 anggota yang melakukan pelanggaran kode etik. Sebanyak 28 orang telah menerima surat keputusan (SKEP) dan telah diserahkan kepada keluarga. Rata-rata anggota yang terkena sanksi PTDH ini mulai pangkat Briptu hingga pangkat Aiptu.
Masih kata Nazirwan, dari 38 anggota yang diajukan lantaran melanggar KEPP (Kode Etik Profesi Polri), disiplin, dan / atau tindak pidana. Sebanyak 37 anggota sudah menerima SKEP, sedangkan satu anggota dalam proses SKEP dari Mabes Polri.
“Kami mengajukan 38 anggota yang melanggar KEPP. Tapi yang sudah turun dan ditandatangani 37, dan 28 anggota sudah diterima Polres dan diserahkan keluarga,” jelasnya.
Masih kata Nazirwan, pelanggaran KEPP ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya hal itu menunjukkan bahwa Kapolda Jatim tegas dan tidak main-main menyangkut pelanggaran atau pidana yang dilakukan personel maupun anggota jajaran di Polda Jatim.
“Bapak Kapolda sangat tegas, siapapun anggota yang melanggar KEPP dan merusak nama baik institusi kepolisian, maka di PTDH. Namun bagi anggota yang berprestasi dalam kinerja, Pak Kapolda akan memberikan reward (penghargaan) bahkan sampai kenaikan pangkat,” tegasnya.
Nazirwan menambahkan, pelanggaran KEPP ini bukan hanya terjadi di 2019. Tapi digabung dengan tunggakan pelanggaran KEPP pada tahun sebelumnya. Kebetulan pada 2019 ini SKEP turun dan dilaksanakan eksekusi terhadap anggota yang melanggar.
“Anggota yang bermasalah, baik itu menyangkut disiplin kode etik atau pidana harus segera diselesaikan. Sehingga tidak menggantung dan sebagai contoh bagi anggota yang lainnya agar tidak melanggar,” pungkasnya. [bed]

Tags: