Sebelas TPS Hitung Ulang di Sejumlah Kecamatan Kabupaten Gresik

Proses hitung ulang

Gresik, Bhirawa
Temuan adanya salah hitung dalam tahapan rekapitulasi 11 TPS, di hitung ulang di tingkat kecamatan. Perhitungan ulang suara dilakukan karena ditemukan ada kesalahan menghitung perolehan, suara baik Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), maupun DPD.
Menurut Ketua Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan (Panwascam) Ujungpangkah—Khudaifi Al Muhibbih mengatakan, bahwa hingga saat ini pihaknya tengah melakukan perhitungan ulang suara di tingkat kecamatan. Dan perhitungan ulang suara, sedang berlangsung kotak suara dibuka lagi.
“Perhitungan ulang suara dilakukan, ditemukan ada kesalahan menghitung perolehan suara baik Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), maupun DPD. Semalam TPS 1 Desa Tanjangawan, karena ada selisih antara penggunaan surat suara dan jumlah,” ujarnya.
Pihaknya sekarang sedang menghitung ulang suara dari sejumlah TPS, seperti TPS 3 Desa Glatik dengan jenis pemilihan DPR RI, terdapat selisih antara penggunaan surat suara dan jumlah.
Pada TPS 2 Desa Banyuurip dengan jenis pemilihan DPR RI, ada selisih antara penggunaan surat suara dan jumlah. TPS 1 Desa Bolo melakukan perhitungan ulang suara DPR Provinsi, ada salah penulisan C Hasil dan selisih Penggunaan suara dengan jumlah.
“Untuk TPS 10 Desa Sekapuk, sedang berlangsung perhitungan ulang suara jenis pemilihan DPR RI. Sebab, ditemukan ada selisih lebih 1 suara dengan penggunaan surat suara di jumlah,” ungkapnya.
Ketua Panwascam Manyar—Ahmad Taufiq mengatakan, bahwa tengah melakukan perhitungan satu TPS, yakni TPS 1 Desa Banjarsari. Sebab suara caleg masuk, suara partai dalam laporan C- Hasil.
Sementara Koordinator Divisi Pencegahan Humas dan Parmas Bawaslu Gresik Habiburrahman mengatakan, bahwa memberikan beberapa poin kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Untuk penghitungan ulang suara, hingga memasuki hari keempat rekapitulasi di tingkat kecamatan.

“Ada 5 kecamatan, 11 desa, 11 TPS, dan 16 C hasil (DPD, DPR RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten), dikarenakan sda selisih antara Jumlah Pengguna Hak Pilih dengan Surat Suara Sah dan Tidak Sah,” imbuhnya.n [kim.dre]

Tags: