Sebulan Diresmikan, Empat Stand Layanan di MPP Sidoarjo Kosong

Stand layanan milik PLN dan milik BNI di MPP Sidoarjo yang selalu kosong tidak ada petugas jaganya. [alikus/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Pengelola Mal Pelayanan Publik (MPP) Sidoarjo, yakni Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Sidoarjo, harus melakukan kebijakan tertentu. Karena kini sudah ada empat stand layanan di MPP Sidoarjo yang kosong alias tidak pernah dijaga petugasnya lagi, sejak MPP Sidoarjo itu diresmikan Menpan RB, M Syafrudin, pada 29 Januari 2019 lalu.
Berdasarkan pantauan di lokasi Rabu (20/3) kemarin, keempat stand layanan itu milik Kejari Sidoarjo, PLN, BNI dan Bank Mandiri. Stand layanan milik Kejari Sidoarjo yang berada di stand huruf Y itu, hanya ada sejumlah buku tentang aturan hukum yang ditata dalam rak terbuka.
Menurut penuturan Rizka, penjaga stand milik Diskominfo Sidoarjo, yang ada persis disebelahnya, stand milik Kejari ini hanya dijaga saat ada peresmian MPP Menpan RB. Kini tak ada lagi petugas yang stand by disana. Stand milik PLN yang berada di stand huruf V juga kosong tidak pernah ada petugas jaganya. Tetapi disana masih ada satu computer dan satu mesin printer.
Juga dibenarkan Halida, petugas dari BPR Delta Artha Sidoarjo, yang standnya tidak jauh dari keempat stand layanan yang kosong itu. Di stand BNI, yang berada di stand huruf U, disana tiap hari Nampak hanya brosur saja. Tidak ada lagi peralatan pelayanan seperti computer dan sebagainya. Juga di stand layanan milik Bank Mandiri, yang berada di stand huruf S. Juga hanya ada brosur saja. Tidak ada peralatan layanan seperti komputer.
”Setahu saya stand milik BNI dan Bank Mandiri hanya ada petugas saat ada peresmian oleh Menpan RB, setelah itu kosong gak ada yang jaga, kalau stand milik PLN saya lihat masih pernah ada, walau tidak teratur, tapi dalam Bulan Maret ini saya lihat sama sekali gak ada petugasnya,” komentar Halida.
Kalau keempat stand layanan itu kosong tidak ada petugas, berbeda dengan sejumlah stand layanan lainnya di MPP Sidoarjo, yang tiap hari ada petugas dan layanannya ramai. Misalnya seperti stand milik Dispendukcapil Sidoarjo, stand milik Dinas Penanaman Modal dan PTSP, stand BPJS, stand milik Polresta Sidoarjo, stand layanan gabungan milik Dinsosdan Disnaker Sidoarjo, stand milik Bank Jatim dan stand layanan milik Kantor Imigrasi.
Menurut, Fadholi, Koordinator Petugas dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP di MPP Sidoarjo, kondisi itu sudah dievaluasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai MPP Sidoarjo. Kalau lembaga layanan itu memang sudah tak aktiv lagi memberikan layanannya di MPP Sidoarjo, akan digantikan lembaga layanan lain yang memang berminat.
Fadholi dapat informasi misalnya dari PT Taspen, yang bisa melayani kebutuhan informasi bagi ASN yang akan pensiun atau pensiunan ASN yang sedang mengurus kebutuhannya. Informasi lainnya, juga layanan seputar bidang perpajakan dari KPP Pratama dan layanan terkait perizinan kesehatan dari Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo.
”Banyak masyarakat yang bisa dilayani dengan adanya MPP Sidoarjo ini, saya bisa tahu sebab saya stand by di front office MPP, banyak masyarakat yang Tanya untuk mengurus kebutuhannya disini,” jelas Fadholi, yang di MPP Sidoarjo itu dibantu satu tenaga ASN dan delapan tenaga non ASN.
Ia mengatakan jam pelayanan di MPP Sidoarjo, Senin – Kamis pukul 08 – 15.00 WIB. Sedangkan Jumat pukul 08 – 11.00 WIB. Kemudian dilanjut pukul 13.00 – 15.00 WIB.
Sementara menurut Kabag Organisasi Pemkab Sidoarjo, Drs Ahadi Yusuf MSi, apabila stand di BNI dan Bank Mandiri tidak ada petugas yang stand by menjaga, maka nantinya akan dilakukan koordinasi kembali.
”Mungkin kedua bank itu hanya cukup menempatkan ATM nya saja. Sebab dengan ATM saja sudah bisa dilakukan transaksi keuangan. Baik itu penarikan maupun transfer,” kata Ahadi Yusuf.
Sebagaimana diketahui, dibangunnya MPP Sidoarjo itu agar bisa sebagai tempat layanan alternative bagi warga Sidoarjo, supaya semakin dapat layanan kebutuhannnya, dengan lebih mudah, cepat, tepat, amandan nyaman. Di tempat ini terdapat 24 stand layanan yang berasaldari OPD Pemkab Sidoarjo dan sejumlah lembaga. Jumlah layanan yang mampu bisa diberikan ada sebanyak 168 jenis layanan. [kus]