Sebut Probolinggo No 4 Termiskin di Jatim

Bupati Tantri dan BPS beraudiensi. [wiwit agus pribadi]

Data BPS Jatim Diragukan Keakuratannya
Probolinggo, Bhirawa
Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim yang menetapkan Probolinggo sebagai daerah termiskin di Jatim menuai protes. Bahkan, BPS ditantang untuk membuka data terkait penyebutan Probolinggo sebagai daerah termiskin keempat di Jatim. Data BPS Jatim diragukan keakuratannya
” Kami ragukan data BPS Jatim tersebut,” tegas Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Mahdi, Selasa (25/2).
Politisi PPP ini menambahkan salah satu alasan keraguan atas data BPS tersebut antara lain saat ini di kabupaten Probolinggo telah bermunculan desa wisata di beberapa tempat di Probolinggo. “Obyek wisata di Probolinggo semakin hari semakin banyak dan perekonomian di sana juga ada peningkatan setelah munculnya desa wisata di Probolinggo. Lalu darimana BPS Jatim sebut kalau Probolinggo daerah termiskin keempat di Jatim,” ungkap politisi asal Probolinggo ini.
Mahdi berharap BPS Jatim tak mengungkap ke publik dengan data yang diragukan, bahkan mengendorkan semangat daerah untuk memacu pertumbuhan perekonomian di masing-masing daerah. “Dengan memaparkan kalau Probolinggo daerah termiskin nomor empat di Jatim bisa dikata mengendorkan semangat Probolinggo untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Munculnya data BPS tersebut, mengacu pada acuan garis kemiskinan kebutuhan makanan berbeda. Tiap Kabupaten/kota satu dengan lainnya tidak sama. Seperti di Kabupaten Probolinggo, disebut miskin kalau biaya pengeluaran untuk makan per bulannya di bawah Rp417 ribu.
Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari menyatakan, data yang dirilis oleh BPS Jatim menempatkan Kabupaten Probolinggo termiskin keempat ialah data lama. Kami mempertanyakan keakuratan data tersebut. Apalagi sampel data 1.000 sampel yang diambil secara acak itu merupakan data lama. Sehingga perlu diadakan verifikasi vaktual (Verval) terhadap Basis Data Terpadu (BDT) yang terbaru.
“Saya sudah memerintahkan kepada seluruh OPD, hingga pada jajaran camat dan seluruh kepala desa untuk melakukan verval BDT. Artinya apa, kami ingin mengkroscek kembali data dari dinas sosial terkait dengan jumlah keluarga pra sejahtera secara by name by addres apakah valid atau tidaknya,” ungkap Tantri.
Menurutnya, proses Verval di 325 desa dan 5 kelurahan yang kini sedang dijalankan, agar mampu mengungkap data jumlah keluarga pra sejahtera yang sesungguhnya. Dikhawatirkan, data yang dimunculkan oleh BPS Jatim tersebut merupakan data yang belum update.
“Siapa tahu keluarga pra sejahtera yang beberapa waktu didata oleh BPS. Kini statusnya sudah naik kelas menjadi keluarga sejahtera, atau justru sebaliknya. Nah, karena data kemiskinan bersifat dinamis dan selalu berubah dari waktu ke waktu. Maka proses verval ini penting dilakukan untuk mengetahui seberapa angka kemiskinan yang pasti ada di kabupaten Probolinggo pada saat ini,” jelasnya.
Disebutkan Tantri, pihaknya optimis kalau angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo bakal turun paska proses verval selesai dilakukan. Sebab, berdasarkan informasi terbaru yang diterimanya, BDT angka kemiskinan di 24 kecamatan di telah turun hingga 22,17 persen. “Kalau tidak salah laporan dari asisten satu menyebutkan ada penurunan kemiskinan dalam BDT di 24 kecamatan hingga 22,17 persen,” tuturnya.
Bupati dua periode ini menegaskan, yang terpenting sebenarnya dalam penanganan kemiskinan dan penurunannya. Yakni dengan menanamkan budaya malu dan kesadaran bahwasannya program bantuan sosial pemerintah adalah untuk keluarga pra sejatera.
“Malulah bagi keluarga yang sudah mampu tapi masih mau menerima program bantuan sosial. Padahal keluarga pra sejahtera yang sebenarnya lebih layak menerima bantuan itu. Justru tidak dapat bantuan karena tidak terdata atau suatu hal lainnya. Janganlah suka memakan yang bukan haknya,” tegasnya.
Ditambahkan, dalam upaya verfal ini, Pemkab Probolinggo melalui Dinsos kini tengah mempersiapkan program labelisasi keluarga penerima manfaat (KPM) baik itu PKH dan BPNT di kabupaten Probolinggo pada bulan Februari ini.
“Kalau KPM nya sudah mampu dan rumahnya bagus,seharusnya malu kalau rumahnya dilabeli keluarga miskin penerima bantuan sosial. Kalau tidak malu ya biarkan sanksi sosial atau mekanisme lainnya agar bantuan itu dicabut dan dialihkan kepada yang berhak,” tandasnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Probolinggo, Yulius Christian menyebut, banyak indikator dan faktor yang membuat Kabupaten Probolinggo berada di urutan keempat termiskin se Jatim. Mulai faktor pendapatan, luas wilayah, data makanan dan non makanan. “Pengaruh paling besar disparitas pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Misalnya acuan garis kemiskinan kebutuhan makanan. Pasti tiap Kabupaten/Kota akan berbeda. Seperti di Kabupaten Probolinggo, disebut miskin kalau biaya pengeluaran untuk makan per bulannya di bawah Rp 417 ribu. Nah, di Kabupaten/Kota lainnya, angka pengeluaran untuk makan itu berbeda. “Biaya makan di Kabupaten Probolinggo relatif tinggi, yakni sekitar Rp 417 ribu per bulannya. Kalau di daerah lain ada yang Rp 300 ribu. Jadi banyak indikator dan faktor yang harus ditelaah lagi dalam proses verfal ini,” tambahnya. [wap]

Tags: