Sederhanakan Regulasi Pengisian Jabatan Kosong

Foto: ilustrasi

Surabaya, Bhirawa
Sejumlah regulasi mengenai pengisian jabatan kosong di instansi pemerintahan terjadi perubahan. Beberapa di antaranya dilakukan penyederhanaan dalam proses seleksi jabatan baik dari segi waktu maupun metode pelaksanaannya.
Komisioner KASN Dr Rudiarto Sumarwono menyampaikan, saat ini telah diterbitkan beberapa regulasi terbaru terkait pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Di antaranya ialah PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2019, PP Nomor 17 Tahun 2020, SE Nomor 52 Tahun 2020, dan SE Ka BKN tentang Pelantikan melalui virtual. Dengan regulasi terbaru ini maka terjadi beberapa perubahan dalam pelaksanaan pengisian JPT.
Rudiarto merinci, sejumlah perubahan tersebut antara lain pengumuman JPT yang semula harus dilakukan dalam periode dua minggu plus satu minggu plus satu minggu sehingga totalnya satu bulan, sekarang, cukup lima hari plus tiga hari. Jadi totalnya hanya delapan hari. Selain itu, jumlah peserta seleksi dari minimal empat orang menjadi cukup dua orang saja.
“Kemudin metodenya, kalau dulu asesment dan tes dilakukan secara fisik kini bisa dilakukan secara daring. Bahkan sekarang untuk pelantikan pejabat boleh dilakukan juga secara online,” tutur Rudiarto, Minggu (8/11).
Lebih lanjut Dr Rudiarto juga mengingatkan, bahwa pengisian melalui mutasi maupun rotasi diharapkan dapat memenuhi ketentuan dari sistem merit. Apabila diketahui melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap sistem merit dan setelah diberitahu oleh KASN dan tetap tidak ada perubahan maka kewenangannya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bisa saja diambil alih sementara.
Ia juga mewanti-wanti agar pelaksanaan pengisian JPT baik seleksi terbuka maupun mutasi menjelang Pilkada harus berhati-hati karena ada beberapa peraturan yang harus diikuti. “Pelaksaan pengisian JPT baik seleksi maupun mutasi/rotasi bagi Pemkab/Pemkot yang sedang Pilkada serentak harus mengikuti peraturan yang berlaku. Selain itu, menjelang Pilkada serentak, para ASN harus menjaga netralitasnya,” tutur Rudiarto.
Sebelumnya, Asisten KASN Bidang Pengisian JPT Agung Endrawan juga menyampaikan, KASN mengawasi dugaan pelanggaran penerapan sistem merit di IP dengan metode mediasi dan pemantauan, rapat koordinasi dengan mitra kerja, penelusuran data dan informasi. [tam]

Tags: