Sejumlah Kades Minta Kejelasan Jadwal Pilkades Bondowoso Serentak

Perwakilan Kepala Desa saat menyampaikan aspirasinya pada Komisi 4 DPRD Bondowoso di ruang gabungan DPRD. [Ihsan Kholil/Bhirawa]

Bondowoso, Bhirawa
Sejumlah kepala desa (Kades) di Kabupaten Bondowoso mendatangi kantor DPRD setempat, Senin (18/1). Mereka datang untuk mengadu, karena sampai saat ini tidak ada tahapan yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.

Mereka meminta kejelasan dan kepastian hukum soal pelaksanaan Pilkades serentak yang akan digelar di 151 Desa. Pada kesempatan ini, sejumlah tujuh perwakilan kepala desa itu menyampaikannya kepada Komisi 4 DPRD Bondowoso, di ruang gabungan DPRD.

Kepala Desa Bukor, Mathari S.I.P. menerangkan, mereka meminta kepastian jadwal pelaksanaan Pilkades. Untuk itu pihaknya berharap DPRD mendorong Pemkab Bondowoso agar segera menyusun regulasi pelaksanaannya.

“Per detik ini masih belum,” kata Mathari saat dijumpai awak media usai menyampaikan aspirasinya. Kata Mathari, jangan sampai terdapat regulasi yang dilanggar, sehingga tidak terkesan adanya pembiaran. Menurutnya, harus ada kepastian hukum dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati mengenai jadwalnya.

“Sebenarnya, di bawah bulan 6 sudah terlaksana. Selama ini kita bingung karena tidak ada kepastian,” urainya. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Bondowoso, Adi Kriesna menjelaskan, bahwa sesuai pasal 32 UU nomor 6 tahun 2014 diatur bahwa enam bulan sebelum masa kepala desa berakhir, BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) sudah memberitahukannya kepada kepala desa.

“Jadi teman-teman kepala desa meminta kepada kami untuk meneruskan kepada pemerintah daerah. Supaya mengingatkan kepada BPD untuk berkirim surat kepada kepala desa tentang berakhirnya jabatan di bulan enam (Juni-Red),” paparnya.

Padahal masalah ini kata Kriesna, Komisi 4 sudah menyinggungnya saat pelaksanaan FGD pada November 2020 lalu. Namun hingga sekarang belum ada kejelasan.

“Kami akan menindaklanjuti aspirasi dari teman-teman kepala desa,” jelasnya. Politis Partai Golkar ini mengaku, bahwa Komisi 4 akan melaporkan masalah tersebut kepada pimpinan DPRD. Mereka juga akan mengajak rapat dengan pemerintah daerah dalam hal ini DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).

“Untuk membicarakan apa yang menyebabkan pemerintah daerah tidak segera mengeluarkan keputusan kapan Pilkades dilaksanakan,” tandasnya. [san]

Tags: