Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab Sidoarjo, salah satu SKPD yang mengusulkan perubahan status kelembagaan. Di SKPD ini tiap hari jumlah pengunjung bisa mencapai 500 orang.
Sidoarjo, Bhirawa
Sejumlah Bagian, Kantor, Badan dan Dinas yang ada di Pemkab Sidoarjo, berencana untuk merubah status kelembagaan SKPD nya, untuk sementara ini harus menunggu dan bersabar. Karena Kemendagri meminta menunggu dulu sampai terbitnya PP baru tentang kelembagaan perangkat daerah, sebagai PP pengganti PP Nomor 41 tahu 2007.
Kasubag Kelembagaan Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo, Kusmanto SSos MA, mengakui kini ada sejumlah SKPD di Kab Sidoarjo, yang telah mengusulkan perubahan status kelembagaannya. Mulai dari yang tingkatannya ringan sampai yang berat.
”Tingkatan ringan itu seperti itu pembangian Tupoksi dalam SKPD, sedangan yang berat seperti peningkaan status bentuk kelembagaan SKPD dari eslon III jadi eselon jadi eselon II dan pemecahana SKPD menjadi dua atau lebih,” jelas Kusmanto, Rabu ( 21/10) kemarin.
Kusmanto menyebut, peningkatan status kelembagaan yang termasuk berat itu seperti yang telah diusulkan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi, Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan ESDM, Kantor Perpustakaan dan Arsip serta Bagian Humas Protokol Pemkab Sidoarjo.
”Usulan untuk perubahan status kelembagaan sudah kita terima, kini usulan itu masih dihimpun, bila PP nya sudah dimulai, maka usulan itu akan kita pakai sebagai bahan pertimbangan untuk unuk menyusun draf kelembagaan yang akan kita godok bersama DPRD,” papar Kusmanto.
Meski kini PP baru pengganti PP Nomor 41 tahun 2007 belum ditetapkan, tapi menurutnya draf-drafnya sudah disosialisasikan untuk penyempurnaan. Kemendagri menjanjikan, PP pengganti itu akan bisa diterbitkan maksimal pada Oktober 2016.
Drs Sucipto MM, Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab Sidoarjo, menyampaikan, beberapa alasan mendasar mengapa lembaga yang punya sasaran mencerdaskan bangsa dengan gemar membaca ini, dirasa sudah waktunya untuk perubahan status kelembagaan yang lebih tinggi dari saat ini.
”Dalam beberapa kali Rakor masalah Perpustakaan di tingkat Nasional, telah beberapa kali ada himbauan kepada pimpinan daerah, untuk menjadikan Kantor Perpustakaan di daerahnya masing-masing yang dianggap layak, agar statusnya berubah menjadi Badan atau Dinas,” tadasya.
Salah satu ukuran bisa berubah status yang lebih tinggi adalah volume kerja. Seiring dengan menyongsong UU Nomor 23 tentang pemerintahan desa, maka pelayanan perpustakaan diharap harus merambah masuk sampai ke desa-desa.
”’Maka tentu saja tangung jawab kita akan semakin besar untuk semakin menghidupkan Perpustakaan yang ada di desa-desa, bila tentang sarana dan prasarana kita akan melengkapi, koleksi buku harus diperbanyak,” kata mantan Kabag Humas Pemkab Sidoarjo itu.
Pimpinan SKPD lain yang juga telah mengusulkan perubahan status kelembagaan adalah, Ali Imron SH MM, Kepala BPMPKB Kab Sidoarjo. Menurut Imron, di tempatnya ada dua Bidang yang status kelembagaannya ada induknya. Yakni Bidang Perlindungan Perempuan Anak yang berada di Kementrian Pemberdaayaan Perempuan Perlindungan Aanak dan Bidang KB yang di Pusat ada induknya yakni BKKBN.
”Tapi kembali lagi kepada kebijakan dan keputusan pimpinan daerah, sebab saat ini eranya sudah otonomi daerah,” kata Imron.
Sedangkan Mahimudi Alie, Kabag Humas Protokol Pemkab Sidoarjo, beralasan mengusulkan SKPD eselon III ini jadi eselon II menjadi Dinas Kominfo, karena didasari ingin memberikan informasi yang maksimal tentang berbagai kebijakan dan kegiatan di Pemkab Sidoarjo kepada penduduk Sidoarjo yang jumlahnya sudah mencapai 2.1 juta jiwa. ”’Kalau saya rasakan selama berstatus Bagian, dalam hal penyebaran informasi pada masyarakat masih kurang maksimal,” tutur Mahmudi Ali. [kus]
