Kantor Gubernur Jatimtim
DPRD Jatim, Bhirawa
Kekhawatiran dewan tidak maksimalnya kinerja para SKPD di lingkup Pemprov Jatim pasca perombakan struktur akhirnya terbukti. Penyebabnya, banyak dinas di lingkungan Pemprov yang belum memulai program kerja yang sudah dibuat selama 2017. Fakta itu terungkap dari hasil evaluasi yang dilakukan Komisi B DPRD Jatim.
Anggota Komisi B Zainul Lutfi menegaskan problem utama belum maksimalnya pelaksanaan program kerja instansi-instansi di lingkungan pemprov adalah penyesuaian pasca perombakan struktur. “Rata-rata, dinas-dinas masih dalam fase konsolidasi,” katanya, Minggu (2/4).
Ditambahkannya, hingga kini progress report pelaksanaan program mayoritas instansi mitra komisi itu masih sangat rendah. Rata-rata masih di bawah 10 persen. Malah, sejumlah dinas hingga kini baru sebatas melakukan persiapan dan penataan program kerja di dinasnya.
Kondisi ini terutama terjadi di dinas yang mengalami perombakan drastis. Seperti di Dinas Pertanian misalnya. Sejauh ini, yang dilakukan baru sebatas menata dan membagi tugas dan kewenangan di masing-masing struktur. “Akibatnya, tidak bisa maksimal. Kondisi sama juga terjadi di instansi lain,” katanya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi B DPRD Jatim yang lain, M Basuki. Menurutnya, pihaknya terus mendorong agar hasil hasil perombakan organisasi di lingkup Pemprov Jatim berjalan maksimal. Di antaranya dengan melakukan evaluasi di tiap-tiap SKPD.
“Dari sini kita akan tahu secara detail mana-mana SKPD sebagai mitra komisi B yang kinerjanya tak maksimal. Dari sini nantinya kita siapkan untuk dilaporkan ke gubernur,” tegas politisi asal Partai Gerindra ini. [cty]
