Waka Kesiswaan SMAN 10 Surabaya, Usman Hariyono menunjukkan surat pernyataan kesanggupan dari orang tua.
Hapus Sejumlah Kegiatan
Surabaya, Bhirawa
Sejumlah wali murid keluhkan biaya pendidikan di SMAN 10 Surabaya. Sebab, separuh dari besaran biaya pendidikan yang diperuntukkan untuk kegiatan sekolah selama setahun dibebankan kepada wali murid. Terlebih besaran biaya juga bervariasi, tergantung kegiatan di setiap tingkat kelas.
Salah satu wali murid kelas X yang enggan disebut namanya, terkejut dengan paparan biaya yang harus ditanggung wali murid saat pengambilan rapor tengah semester, Sabtu pekan lalu (14/11).
“Bayangannya waktu awal masuk sekolah di dalam pemikirannya gratis. Ternyata ada tarikan pas pengambilan rapor tengah semester. Mendadak jadi ya kaget saat pandemi begini,” ungkap wanita dua anak yang ditemui Bhirawa di halaman sekolah, Senin (16/11).
Ia menuturkan, pihak sekolah menjelaskan rincian kegiatan dalam bentuk paparan slide di kelas. Selanjutnya wali murid diberikan surat keterangan membayar biaya pendidikan diangsur berapa kali dengan besaran angsurannya.
“Surat pernyataan saya, langsung dikumpulkan di sekolah. Rencananya saya diangsur, karena anak saya dua dan satu anak kuliah,” urainya.
Biaya pendidikan yang dibebankan sekolah pada wali murid kelas X dikatakannya mencapai Rp3,7 juta. Biaya ini di luar beban membeli buku dan biaya tugas yang dikerjakan anaknya.
Hal yang sama juga diutarakan Wali murid lainnya, Agus. Ia mengatakan akan mengajukan keringanan pembiayaan. Pasalnya ia cukup berat jika harus mengeluarkan biaya pendidikan sebesar Rp3,7 juta saat ini.
“Kakaknya dulu sekolah di sini gratis, kaget juga sekarang bayar. Saya akan minta keringanan,” keluhnya.
Menanggapi hal ini Wakil Kepala Sekolah SMPN 10 Bidang Kesiswaan, Usman Hariyono mengatakan, jika wali murid keberatan akan program sekolah, maka pihaknya bisa menghapus program itu.
“Ada outing class untuk menginspirasi kalau siswa mau memilih kampus. Dan memang butuh dana, tapi kalau orang tua keberatan ya kami hapus,” ungkapnya.
Tak hanya itu, sejumlah kegiatan juga rencananya akan dihapus sesuai dengan keluhan orang tua. Seperti wisuda, buku kenangan hingga foto ijazah.
“Wisuda juga tetep kami programkan meskipun pandemi tapi kalau batal ya sudah. Wali murid kelas XII sepertinya memilih plafon paling minim dengan meniadakan wisuda,” tegasnya.
Jika sejumlah opsi dihapus, pihak sekolah akan mengambil opsi lain seperti anggaran foto ijazah dihapus, maka pihak sekolah bisa membuat standar aturan dan siswa bisa mengumpulkan fotonya.
“Mungkin orang tua kaget dengan pembiayaan ini karena ada angsuran, padahal angsuran ini bisa ditentukan orang tua. Tidak harus tiap bulan dan hari ini juga banyak yang mengajukan keringanan,” paparnya.
Penghapusan sejumlah kegiatan ini menjadi alternatif untuk pembiayaan sekolah. Pasalnya ada pembiayaan gaji GTT dan PTT sebanyak 37 orang yang tidak bisa dikurangi.
“Beban sekolah juga semakin besar saat tahu kalau bantuan dari pemerintah BPOPP yang awalnya 12 bulan dijadikan enam bulan. Sekolah tahu ya saat mau sosialisasi pembiayaan ke orang tua,” tandasnya. [ina]
