H Ahmad Dhafir. (Ihsan Kholil/Bhirawa)
Per-tanggal 27 Agustus 2020 kemarin, H Syaifullah, S.E, M.Si dibebaskan sementara sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso. Akan hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso memastikan bahwa penyempurnaan KUA-PPAS yang dikembalikan ke Eksekutif tak akan terganggu.
“Terkait dengan KUA-PPAS tidak akan terganggu,” kata Ketua DPRD Ahmad Dhafir dikonfirmasi.
Kata Dhafir, tim anggaran sendiri bukan hanya satu orang saja. Akan tetapi ada beberapa diantaranya Kepala Bappeda, DPPKA, ada pula yang lainnya.
“Tentang pengendali organisasi di Pemerintahan ini, Sekda kebetulan kosong karena dinonaktifkan tentu tidak boleh ada kekosongan. Mudah-mudahan segera ditunjuk Plh. Tetapi tim anggaran sendiri kan bukan hanya satu orang, ada Kepala Bappeda, DPPKA, dan sebagainya. Tapi, tetap berjalan seperti biasa, tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan,”papar Politisi PKB itu.
Ahmad Dhafir memeparkan, jika Bupati Bondowoso Salwa Arifin sendiri telah berkirim surat pada pihaknya untuk merevisi dan akan disesuaikan dengan Permendagri nomer 90 tahun 2019. Yang kemudian, dirinya menindaklanjuti hal itu dengan berkirim surat ke seluruh Ketua Komisi, agar untuk sementara menghentikan pembahasan KUA-PPAS.
“Tetapi waktunya kan masih panjang. APBD itu nanti ditetapkan pada 30 November 2020. Maksimal pembahasan 1 bulan, maka sebelum pembahasan APBD masih panjang waktunya untuk membahas KUA-PPAS, dan hari ini sedang revisi,” jelasnya.
Pada waktu yang bersamaan pula kata Dia, jika DPRD siap. Dijelaskannya, karena pada akhir 2019 kemarin Bupati Salwa sudah berkirim surat ke DPRD menyampaikan bahwa 2020 akan mengusulkan beberapa Perda, yang bahkan telah disetujui oleh Bapemperda pada akhir 2019 lalu.
“Bahwa di akhir 2019 Bapemperda sudah melakukan pembahasan beberapa rencana Raperda yang akan diusulkan oleh Bupati, yang akan dibahas tahun 2020. Di dalamnya juga ada kelembgaan. Artinya berjalan smooth, berjalan lancar. Jadi tidak akan terganggu pemerintahan ini,”pungkasnya. [san]
