Sekda Tak Ditunjuk Jadi Pj Bupati/Wali Kota

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memastikan tidak akan menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) dari 16 kabupaten/kota, sebagai Penjabat (Pj) atau Penjabat Sementara (Pjs) bupati/wali kota. Alasannya, jika Sekda kabupaten/kota tersebut dipilih jadi Pj akan rawan terjadi konflik dan rawan tidak netral.
“Posisinya Sekda itu sangat vital di daerah, khususnya jika ada Pilkada. Apalagi jika bupati dan wakil bupatinya sama-sama nyalon. Tambah sulit lagi, karena dia harus bisa netral. Jika Sekda tersebut tetap dipilih jadi Pj, nanti bisa jadi masalah dalam politik. Makanya kita carikan yang netral saja,” kata Gubernur Soekarwo,  Kamis (15/1).
Selain tak menunjuk Sekda jadi Pj, Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, juga memastikan tidak akan meminta pertimbangan partai politik (parpol) untuk menentukan Pj. Sebab pemilihan Pj bupati/wali kota adalah hak birokrasi dalam hal ini gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.
“Kalau ngobrol-ngobrol non formal sering. Tapi untuk pemilihan Pj itu hak dan otoritasnya gubernur, partai politik tidak bisa ikut campur dan ikut merekom,” tegas mantan Sekdaprov Jatim ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengaku bingung dan pusing memilih calon Pj bupati/wali kota yang tahun ini akan habis masa jabatannya. Sebab harus memilih pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim yang menguasai pemerintahan dan keuangan. Pengisian kepala daerah dengan status Pj harus dilakukan Gubernur Jatim mengingat Pilkada bakal diselenggarakan serentak pada akhir 2015 ini. Padahal, masa jabatan bupati/wali kota yang habis masa jabatannya tahun ini mencapai 16 kepala daerah. Sedangkan kepala daerah yang paling awal masa tugasnya berakhir adalah Bupati dan Wakil Bupati Ngawi pada 27 Juli 2015.
Sementara itu terkait siapa saja nama yang bakal jadi Pj bupati/wali kota, Pakde Karwo tidak menjawab secara gamblang. Dia beralasan sekarang masih mencari pejabat eselon II yang bisa memenuhi kriteria, yaitu paham soal pemerintahan dan keuangan. Selain itu, juga harus memenuhi kriteria utama lainnya yaitu sosok yang berjiwa leadership.
“Pejabat yang memenuhi kriteria masih belum ditemukan. Sekarang masih dicari yang punya kemampuan pemerintahan, keuangan dan leadership yang baik. Kalau tidak punya leadership ya tidak bisa, karena dia harus mengurus banyak hal seperti peraturan bupati atau peraturan wali kota. Dapat berkomunikasi dengan baik dengan anggota dewan dan lain-lain,” ungkapnya.
Meski terus didesak, Ketua DPD Partai Demokrat Jatim ini tetap kukuh mengelak. Termasuk saat diberikan gambaran apakah para Asisten Sekdaprov, Staf Ahli Gubernur yang bakal menjadi Pj. “Masih belum menemukan yang sesuai standar,” elaknya.
Sementara itu, berdasar kasak kusuk di lingkungan Pemprov Jatim, jabatan Pj bupati/wali kota ini ternyata menjadi banyak incaran para pejabat eselon II. Berbagai alasan yang bernada canda muncul mengapa kepala SKPD ini mengincar posisi tersebut, meski hanya sebatas Pj.
“Lumayan kan ada foto kita yang dipajang di deretan bupati/wali kota yang asli. Selain itu kita juga bisa menambah curriculum vitae,” canda salah seorang pejabat eselon II, yang tak ingin disebutkan namanya.
Sedangkan beberapa nama yang muncul bakal menjadi Pj bupati/wali kota adalah para pejabat eselon II yang tidak memiliki tugas vital di SKPD pemprov. Seperti para Asisten Sekdaprov, Kepala Bakorwil dan Staf Ahli dan Staf Khusus Gubernur. Selain itu, juga bisa diambilkan dari kepala biro yang tugasnya tidak terlalu berat dan vital.

Tunggu Instruksi Pusat
KPU Jatim mengaku sudah siap menggelar Pilkada serentak pada Desember 2015. “Tidak ada masalah dan kami siap melaksanakan Pilkada serentak tahun ini,” ujar Komisioner KPU Jatim, Choirul Anam kepada wartawan Kamis kemarin.
Menurut dia, persiapan dari sisi anggaran serta sumber daya manusia sudah diantisipasi dan tinggal menjalankan sesuai instruksi yang diputuskan pemerintah pusat.
Hingga saat ini, pihaknya mengaku masih menunggu kepastian digelar atau tidaknya Pilkada serentak oleh DPR RI terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada. “Ibarat pertandingan sepak bola, kami siap bermain dan tinggal menunggu peluit dari pusat,” kata mantan komisioner KPU Kota Surabaya tersebut.
Jika sudah ada kepastian, lanjut dia, KPU Jatim segera berkoordinasi dengan 16 KPU kabupaten/kota yang pada 2015 ini menggelar Pilkada memilih pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2015-2020.
Ke-16 daerah tersebut yakni, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Trenggalek.
Kemudian, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kota Blitar serta Kota Surabaya. [iib,cty]

Tags: