Ketua Panwaslu, Kapolres, Kajari, Sekda, Kasdim dan Ketua KPU Tulungagung mengangkat lembaran komitmen bersama yang telah mereka tandatangani, Rabu (7/2).
Tulungagung, Bhirawa
Sekretaris Daerah (Sekda) Tulungagung, Ir Indra Fauzi MM, meminta Panwaslu untuk bertindak obyektif terhadap ASN yang dinilai melakukan pelanggaran dalam Pilkada Serentak 2018.
Permintaan ini disampaikan di acara penandatangan kesepakatan bersama Sentra Gakumdu serta Launching Satgas Anti Black Campaign dan Satgas Money Politik yang dilanjutkan komitmen bersama integritas Polri, TNI, Pemkab, Kejari, KPU dan Panwaslu dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2018 di Crown Victoria Hotel Kota Tulungagung, Rabu (7/2).
“Kami minta Panwaslu obyektif dalam melakukan tindakan terhadap ASN yang dinilai melanggar Pilkada Serentak 2018. Ini karena menyangkut nasib ASN yang bersangkutan,” ujarnya.
Pemkab Tulungagung, menurut dia, sudah berkomitmen untuk tegas dalam melakukan sanksi terhadap ASN yang melakukan pelanggaran Pilkada Serentak 2018 sesuai rekomendasi Panwaslu.
“Karena itu kami minta Panwaslu benar-benar bertindak obyektif dalam memberikan rekomendasi,” tuturnya lagi.
Indra Fauzi lantas mencontohkan kalau ada seorang ASN yang pulang kerja dan tanpa sengaja lewat di depan acara kampanye kemudian ada yang mengambil fotonya, apakah hal itu sudah termasuk pelanggaran Pilkada Serentak 2018 jika dilaporkan ke Panwaslu.
“Jadi nanti kalau ada pelangaran ASN harus benar-benar diklarafikasi secara obyektif. Dan kami minta pula Panwaslu untuk menyosialisasikan juga pada ASN, sebab yang saya tahu RKA anggaran Panwaslu ada untuk sosialisasi ASN,” paparnya.
Sementara itu, Kapolres Tulungagung, AKBP Taufik Sukendar SIK, seusai acara mendaskan Polres Tulungagung sudah menyiapkan sejumlah personil untuk menindak konten-konten negatif di media sosial dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018.
“Kami sudah siapkan personel untuk cyber patrol. Termasuk personel di Polsek jajaran,” katanya.
Diakui Kapolres Taufik Sukendar, Polres Tulungagung telah mengirim tiga perwira dan bintara untuk menangani black campaign di dunia maya. Namun demikian tiga personel tersebut dinilai belum memadai dan kini sudah ditambah lagi personelnya dari Polres dan jajaran Polsek.
“Kami sudah minta Kasat Reskrim untuk melatih personel lainnya dalam penanganan cyber patrol ini. Hal ini untuk lebih memaksimalkan pemantauan di dunia maya,” paparnya.
Mantan Kapolres Sampang ini selanjutnya menyatakan samoain sejauh ini belum ditemukan konten-konten negatif di media sosial terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Utamanya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung 2018 yang diprediksi hanya akan diikuti dua pasangan calon. “Sampai saat ini Tulungagung masih aman kondusif,” ucapnya.
Sebelumnya, Plt Kajari Tulungagung, Alexander Simoraya SH MH, mengingatkan potensi konflik dalam Pilkada Serentak 2018 di Tulungagung. Masalahnya, dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tulungagung 2018 hanya akan diikuti dua pasangan calon.
“Dari pengalaman yang kami tahu di daerah yang pilkadanya hanya diikuti dua pasangan calon timbul lebih banyak persoalan,” bebernya.
Sedang Ketua Panwaslu Tulungagung, Endro Sunarko SPd, menyambut postif permintaan dari Sekda Indra Fauzi. Ia menyatakan Panwaslu akan selalu bertindak obyektif dalam setiap tindakan yang menyangkut pilkada dan pemilu. “Kami menyambut positif permintaan Sekda itu,” katanya. (wed)
