Rapat Koordinasi Kepegawaian se-Jawa Timur Tahun 2017
Pemprov, Bhirawa
Salah satu kunci dalam masalah kepegawaian adalah adanya basis data yang akurat. Keakuratan data ini diperlukan agar proses kepegawaian berjalan efektif dan efisien. Untuk itu, Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM minta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk memperbarui database yang dimiliki dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (IT).
Sukardi mengatakan, pembaruan data pegawai ini tak hanya soal data pribadi, tapi juga terkait reward dan punishment yang pernah ia terima. Hal ini penting terutama dalam melihat perjalanan karier yang bersangkutan. Baik untuk mutasi atau promosi. Untuk itu, ia minta database ini segera dilengkapi.
“Enam bulan mulai dari sekarang database kepegawaian harus dilengkapi dan diserahkan ke provinsi. Karena database sekarang sangat penting. Dengan database ini maka untuk mengetahui informasi tentang kepegawaian bisa lebih mudah. Cukup cek dari NIP (Nomor Induk Pegawai) maka data pegawai bisa keluar semua,” kata Sukardi, saat membuka Rapat Koordinasi Kepegawaian se-Jatim, di Hotel Harris Gubeng, Surabaya, Senin (6/2).
Ia juga mengajak kabupaten/kota untuk membuat database yang bagus. Sehingga nantinya database itu bisa di entry ke program secara online baik dengan provinsi maupun BKN (Badan Kepegawian Negara). Ia mencontohkan, masalah kenaikan pangkat di provinsi sudah paperless dikarenakan adanya database ini. “Provinsi sudah melaksanakan hal ini, tapi kabupaten/kota banyak yang kurang lengkap,” katanya.
Menurutnya, permasalahan kepegawaian saat ini memang sangat kompleks, mulai dari permasalahan kelengkapan dokumen kepegawaian, keakuratan pelayanan kelengkapan data, sampai dengan kualitas pegawai. Untuk itu mulai 2017 kegiatan pengelolaan kepegawaian harus sudah berbasis teknologi informasi sehingga dapat saling terintegrasi. “Kami juga akan terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan berbasis IT ini, apakah masih relevan dengan kebutuhan atau sudah harus di up-date,” katanya.
Ia mengatakan, proses sinkronisasi manajemen kepegawaian terintegrasi ini diharapkan menjadikan Jatim serta kabupaten/kota se-Jatim menjadi pelopor di Indonesia. Syaratnya, pemprov Jatim beserta kab/kota harus menerapkan prinsip koordinasi, komunikasi dan integrasi.
Lebih lanjut menurutnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan unsur terpenting bagi kelangsungan hidup organisasi. Keberhasilan suatu organisasi untuk merealisasikan visi dan misi sangat ditentukan kinerja, etos kerja, kualitas SDM. Untuk itu, ASN dituntut memiliki semangat kerja, efisiensi dan efektifitas, serta etos kerja yang tinggi. Sehingga, menghasilkan kualitas pemerintahan dan produktifitas aparatur yang optimal.
Terkait pelaksanaan rakor, ia berharap dapat menghasilkan rumusan permasalahan di bidang kepegawaian, yang tentunya disertai dengan alternatif dan solusi terbaik. “Saya berharap saudara bisa saling berinteraksi dan berkomunikasi untuk saling meningkatkan kinerja,” katanya.
Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Jatim, Siswo Heroetoto, SH MHum MM, mengatakan bahwa pelaksanaan rakor ini sebagai langkah koordinasi dan sinkronisasi persamaan visi dan misi antara BKD Kabupaten/Kota dengan BKD Provinsi. Langkah ini diperlukan agar ke depannya, program kab/kota sejalan dengan provinsi, sebagai bagian Jawa Timur secara utuh.
Siswo mengatakan, rakor ini juga dimaksudkan untuk melihat dan memetakan masalah kepegawaian di kabupaten/kota. Salah satunya mengenai kebutuhan pegawai. “Manajemen kepegawaian ke depan harus berbasis teknologi informasi. Jadi penghitungan kebutuhan pegawai harus sesuai hasil SOTK sehingga ideal,” katanya.
Jatim Target Juara Satu BKN Awards 2017
Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Awards 2017 bakal digelar pada Mei mendatang. Sekdaprov Jatim Dr H Ahmad Sukardi MM kini memberikan target pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim untuk bisa menjadi juara satu dalam penghargaan kepegawaian tingkat nasional tersebut.
“Kita harus perhatikan persyaratan awards itu apa saja dan harus kita lengkapi. Tidak penting nomor dua. Yang ada hanya nomor satu. Nomor dua tidak masuk hitungan karena yang tampil juara sepak bola saja juara satu. Tidak ada runner up yang diberitakan,” kata Sukardi.
Menurutnya, Jatim selama ini menjadi tolok ukur dan barometer nasional. Sehingga, lanjut dia, penghargaan BKN Awards 2017 sudah semestinya banyak diperoleh Jatim. “Pak Gubernur (Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo, red) sudah pasti juga menargetkan juara satu,” tegasnya.
“Pak Tauchid Djatmiko (Kepala Kanreg II BKN Surabaya) ini baru menjabat dan harus mampu membawa Jatim terima awards. Masa tidak bisa ?. Tapi kita yang difasilitasi juga harus konsen dan bersepakat untuk berprestasi,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Jatim, Siswo Heroetoto SH MHum MM menuturkan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan agar hasil penilaian oleh tim pusat ke depan bisa berjalan optimal. Dalam penilaian BKN Awards 2017, kata Heroe, diperkirakan ada delapan hingga sembilan item penghargaan.
“Kalau dalam penghargaan Wahana Tata Nugraha ada kita dapat 31. Hampir seluruh kabupaten kota dapat penghargaan. Untuk BKN Awards tahun lalu kita juara dua umum. Tahun ini harus bisa juara satu karena kita selama ini jadi provinsi percontohan,” pungkasnya. [iib]
