Sekdaprov Siapkan Plt Kepala Bappeda Jatim

Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono

Pemprov Jatim, Bhirawa
Meninggalnya Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) almarhum Rudy Ermawan menambah jumlah kursi eselon II yang kosong di lingkungan Pemprov Jatim. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono mengaku telah mengusulkan pelaksana tugas (Plt) yang akan menjalankan fungsi Kepala Bappeda Jatim.
“Kami sudah mengusulkan kepada Ibu Gubernur untuk menunjuk Plt Bappeda Jatim,” tutur Heru Tjahjono saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Kamis (16/7). Penunjukan Plt, lanjut dia, akan dilakukan kepada pejabat setingkat eselon II di luar Bappeda.
Lebih lanjut Sekdaprov Heru menjelaskan, aktifitas perkantoran di Bappeda Jatim akan tetap berjalan. Namun, harus didesain kembali berapa pegawai yang bisa masuk kantor dan berapa yang bisa Work From Home (WFH). “Kami juga melakukan evaluasi WFH. Bahwa ASN yang melakukan WFH harus memberikan laporan dan tidak boleh kemana-mana. Sekali lagi tidak boleh kemana-mana. Karena kalau sampai ada yang reaktif, akan diswab dengan keluarganya,” tegas Heru.
Mantan Bupati Tulungagung dua periode tersebut menjelaskan, di Pemprov Jatim setidaknya memiliki 77 ribu ASN. Dan sesuai perintah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, testing baik berupa rapid test maupun swab agar terus dimasifkan. Sehingga dapat dilacak potensi penularan yang mungkin terjadi di ASN Pemprov.
“Contohnya di kantor belakang (Sekretariat daerah) itu beberapa ada yang positif. Selain juga di Bappeda Jatim. Untuk itu jika ada yang reaktif misalnya 10 orang, harus diswab beserta keluarganya,” kata dia.
Selanjutnya, ASN harus mengaku jika dirinya diketahui reaktif atau positif. Yang dikhawatirkan mereka merasa sehat kemudian jalan-jalan kemana-mana. Menurutnya, Pemprov sudah melakukan pengetatan protokol kesehatan. Termasuk pelaksanaan rapat harus disesuaikan dengan kapasitas ruangan dan ventilasi ruangan kantor juga harus diperhatikan.
“Bagi ASN dengan komorbit, harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisinya masing-masing. Karena Pemprov juga tidak bisa mengekuarkan aturan untuk tidak masuk seterusnya. Tetapi bagaimana ASN yang memiliki komorbit memanajemen dirinya sendiri,” tandasnya. [tam]

Tags: