Muhaimin Iskandar dan Puan Maharani di Muktamar PKB 2014 di The Empire Palace Hotel Surabaya, Minggu (31/8).
Surabaya, Bhirawa
Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo menegaskan, saat ini tim transisi Jokowi-JK belum membahas penentuan nama-nama menteri yang bakal mengisi kabinet Jokowi-JK.
“Soal menteri itu, tanya Pak Jokowi saja. Itu hak penuh beliau sebagai presiden terpilih. Saat ini, tim transisi masih membahas soal arsitektur kabinet. Soal nama-namanya mungkin baru pertengahan September,” katanya usai menghadiri pembukaan Muktamar PKB di The Empire Palace Hotel Surabaya, Minggu (31/8).
Mengenai namanya yang disebut-sebut sebagai Mendagri di kabinet Jokowi-JK, Tjahjo hanya tersenyum saja. Apakah siap? “Saya siap menjadi Sekjen PDIP saja,” tuturnya setengah bercanda.
Sementara terkait kebijakan Jokowi yang melarang menterinya merangkap jabatan di struktural partai, dia mengaku hal itu bisa menjadi pertimbangan. “Jokowi ingin kabinet kerja dan kabinet bersih, sehingga mereka yang dipilih adalah orang-orang yang tidak banyak merangkap jabatan. Harapannya, bisa lebih berkonsentrasi sebagai menteri,” jelasnya.
Apakah Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang digadang-gadang menjadi Ketua Umum PKB lagi pada muktamar masih berpeluang jadi menteri? “Saya kira untuk ketua umum, ada pengecualian tersendiri dan mungkin bisa menjadi menteri,” pungkasnya.
Terpisah Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengaku meski secara nasional PDIP menang dalam Pileg 2014, namun PDIP tak mampu duduk sebagai Ketua DPR RI. Karenanya puteri Ketum DPP PDIP ini menganggap hak-hak partai pemenang Pemilu digergaji. Kondisi inilah yang membuat pemerintahan Jokowi-JK tidak bisa berjalan mulus meski pasangan ini yang dikendaki rakyat.
“Kami merasa hak pemenang pemilu kerap diganggu bahkan dihilangkan,” kata Puan dalam pidato Politiknya di Muktamar III PKB di Surabaya, Minggu (31/8).
Menurut Puan, jika sudah demikan pesta demokrasi yang digelar setiap lima tahun sekali tidak ada artinya. Dalam perhelatan Pilpres, partai berjuang keras sebagai pemenang. Bahkan, seorang caleg harus bertahun-tahun berada di Daerah Pemilihan (Dapil) agar partainya memiliki suara terbanyak.
“Nah, jika pemenang pemilu dikebiri seperti ini, buat ada pemilu digelar. Lebih baik, suara dibagi rata. Atau porsi ketua parlemen juga dibagi rata. “Mending nggak usah ada pemilu. Pemilu adalah rakyat memberikan aspirasinya kepada partai politik. Jika itu digergaji ya percuma,” tegas Puan.
Dalam kesempatan itu Puan juga mengajak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk bergabung dalam koalisi Jokowi-JK. “Semoga PPP bisa segera bergabung dengan Jokowi -JK,” kata Puan.
Dalam acara kemarin Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa hadir memenuhi undangan PKB. Suharso merupakan satu-satunya pimpinan partai anggota Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta yang hadir.
PPP dikenal sebagai salah satu partai yang paling pertama mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Partai ini pun masuk dalam koalisi permanen atau Koalisi Merah Putih bentukan pasangan tersebut.
Namun, lambat laun PPP mulai goyah. Sejumlah kader tak sepakat dengan arah koalisi partai. Desakan percepatan muktamar pun mencuat. Selain itu, ada pula desakan agar Ketua Umum PPP Suryadharma Ali agar mengundurkan diri dari kursinya karena telah ditetapkan sebagai tersangka KPK dan dianggap tak fokus mengurusi partai.
Muktamar PKB digelar di Surabaya, 31 Agustus-1 September 2014 dipastikan tidak akan menggeser posisi Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum. Berdasarkan konsolidasi dari dewan pengurus cabang dan wilayah selama sebulan terakhir, disepakati bahwa Muhaimin akan kembali memimpin. [cty]
