Sekolah Formal Belum Siap Laksanakan Permen AYL

Ilustrasi: guru kelas

Terkendala Keterbatasan Guru Pembimbing dan Pendidikan Khusus

Surabaya, Bhirawa
Kemendikbudristek keluarkan aturan baru dalam Permendikbud nomor 48 tahun 2023 atau lebih dikenal Permen AYL. Aturan ini berisi tentang akomodasi yang layak (AYL) untuk peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Dengan kata lain, sekolah formal wajib mengakomodir dan memfasilitasi kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.

Menilik soal ini, Guru Besar Pendidikan Luar Biasa Unesa, Prof Dr Budiyanto, M.Pd mengatakan jika satuan pendidikan belum cukup siap dan matang dalam melaksanakan Permen AYL tersebut, termasuk Kota Surabaya. Selain karena aturan baru diterbitkan 2 (dua) bulan lalu dan masih dilakukan sosialisasi. Persoalan tenaga pendidikan khusus juga menjadi kendala.

Dalam Permen no 48 tersebut, dijelaskan Prof Budi, sapaannya, terdapat satu bab yang mengataur tentang guru pendidikan khusus. Kedepan untuk meningkatkan layanan pendidikan inklusi, setiap wilayah dibentuk layanan unit disabilitas (ULD). Pelaksananya, tambah dia, dari Dinas Pendidikan Kota maupun Provinsi.

“Tapi secara operasional bisa bekerjasama dengan lintas dinas, seperti Dinkes, Dinsos dan Disnaker. Selanjutnya pada ULD nanti ditempatkan guru pendidikan khusus. Nah, khusus pendidikan khusus yang home base ULD bisa memberikan layanan ke sekolah-sekolah yang ada di wilayahnya,” jabar dia, Rabu (6/12).

Untuk saat ini, lanjutnya, satuan pendidikan masih menggunakan rujukan Permendikbud nomor 70 tahun 2009, di mana disetiap satuan pendidikan inklusi sekurang-kurangnya ditempatkan 1 guru pebimbing khusus.

“Jadi istilahnya guru pebimbing khusus dan pendidikan khusus berbeda. Kalau pebimbing khusus cakupan nya dari guru umum, guru kelas dan guru mapel yang sudah mendapatkan pelatihan lalu diberi tugas tambahan untuk melayani ABK. Sedangkan guru pendidikan khusus memang berlatar pendidikan guru luar biasa,” jelasnya.

Misalnya saja, ia mencontohkan jumlah guru pebimbing khusus di Surabaya saat ini sudah ada namun, jumlahnya masih terbatas, dan beberapa kali telah diberikan pelatihan. Pada implementasinya, jelas dia, belum cukup optimal dalam melayani sekolah inklusif.

“Sebenarnya dalam konteks layanan pendidikan inklusi amanat undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas sudah menggariskan semua LPTK (lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan) perguruan tinggi yang mencetak guru wajib memasukkan matkul pendidikan inklusi dalam kurikulum. Tapi kenyatannya semua LPTK belum melaksanakan ini. Guru yang ada di lapangan sebagian besar belum. Yang sudah dapat yang lulusan tahun 2023/2022 sebagian sudah dapat,” jelasnya.

Untuk menyiapkan Permendikbudristek no 48 tahun 2023, urainya, Kemdikbudristek akan mendesain di setiap wilayah kedepan harus ada Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan akan diisi oleh guru pendidikan khusus.

Sementara untuk kondisi empiris eksis di Kota Surabaya, jelas dia, pihak Kementerian telah memberikan pelatihan guru-guru umum. Namun pelatihan masih menyasar guru pebimbing khusus.

“Terkait ULD, Surabaya sudah punya di tiap wilayahnya. Namun kondisi tenaga ahli ULD secara definitif belum memiliki guru pendidikan khusus seperti yang diminta Permendikbud nomor 48. Nampaknya dalam waktu dekat kami sangat menyarankan untuk Dindik Kota Surabaya untuk segera menata ulang kaitannya dengan ULD termasuk menyiapkan guru tenaga pendidikan khusus yang definitif di ULD,” tegasnya Tim Pendidikan Khusus Kemendikbudristek ini.

Ia juga berpandangan bahwa Surabaya, perlu segera mengoptimalkan peningkatan ULD sesuai Permendikbud nomor 48 tahun 2023.

Sekolah Formal Wajib Tampung Disabilitas
Sementara itu, terkait aturan Permendikbud nomor 48 tahun 2023, Dinas Pendidikan Kota Surabaya menyatakan masih belum siap menjalankan aturan tersebut.

Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya Munaiyah mengatakan saat ini pihaknya mengandalkan sekolah inklusi yang sudah ada untuk menampung mereka.

“Kalau di Surabaya memang kami ada sekolah inklusi, ada SD Negeri dan Swasta,” ujar Munaiyah.

Kota Surabaya tetap akan menerapkan aturan itu di masa mendatang, jika sudah ada fasilitas yang mumpuni. Saat ini, pihaknya sedang mempersiapkan tenaga pembimbing bagi siswa disabilitas.

Para tenaga pembimbing yang disiapkan tidak hanya berasal dari pendidikan luar biasa, tetapi semua tenaga pendidik umum sekalipun.

“Dari kementerian sudah disampaikan di platform Merdeka Belajar, ada modul-modul bagaimana guru, tidak harus pembimbing khusus, guru berlatar belakang pendidikan luar biasa, tetapi semua guru harus bisa menangani anak-anak penyandang disabilitas,” tuturnya.

Menurutnya, sekolah inklusi anak disabilitas di Surabaya berjumlah 64 sekolah untuk tingkat SD, yang terdiri dari 50 sekolah SD Negeri dan 14 sekolah SD swasta.

Lalu di tingkat SMP, sekolah inklusi berjumlah 50 unit dengan rincian 25 SMP negeri serta memiliki 25 SMP swasta.

Dari jumlah itu, Munaiyah menyebut daya tampung sekolah inklusi di Surabaya masih 10 persen bila dibandingkan banyaknya siswa penyandang disabilitas.

“Masih sedikit, masih sepuluh persen,” bebernya. Minimnya tempat belajar mengajar bagi penyandang disabilitas di sekolah menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Surabaya.

Maka dari itu, pihaknya terus berupaya melatih para guru reguler agar memiliki keterampilan membimbing murid disabilitas sehingga sekolah formal bisa menampung mereka. [ina.why]

Tags: