SMK Gema 45 Surabaya
Surabaya, Bhirawa
Sanksi penghapusan sementara yang dilakukan Kemendikbud kepada satuan pendidikan yang malas memperbarui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) membuat kelimpungan sejumlah sekolah di Surabaya. Pihak sekolah pun kaget lantaran selama ini tidak pernah mendapat sanksi tegas seperti ini.
SMA Muhammadiyah 10 Surabaya adalah salah satu dari 22 sekolah di Kota Pahlawan yang mendapatkan ancaman sanksi tersebut. Pihak sekolah mengaku kaget karena selama dua tahun beroperasi, tidak ada perintah dari pemerintah untuk melakukan pengisian Dapodik. “Kita ini sekolah baru. Siswa kita baru kelas X dan XI. Tapi tiba-tiba dihapus karena tidak mengisi Dapodik. Padahal disuruh mengisi saja tidak,” ungkap Kepala SMA Muhammadiyah 10 Surabaya Sudarusman saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (14/9).
Sudarusman mengaku tidak terlalu pusing dengan dua sanksi seperti tidak bisa menerima BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan Bopda (Bantuan operasional Pendidikan Daerah). Sebab, sekolah yang dia pimpin tidak menerima kedua jenis bantuan itu. Kendati demikian, pihaknya tetap berusaha menyelesaikan karena ini terkait syarat siswa agar bisa mengikuti Ujian Nasional (UN). “Sudah kita selesaikan pendataannya. Itupun setelah ditegur Majelis Dikdasmen PD Muhammadiyah Surabaya. Bukan dari dinas,” ungkap dia.
Hal serupa juga diakui Kepala SMK Gema 45 Surabaya Yekti Iswari. Pihaknya juga mengaku kaget karena baru menjabat delapan bulan sebagai kepala sekolah. Sehingga perhatiannya nyaris tidak tertuju ke Dapodik. “Apalagi pegawai saya yang bagian entry data juga baru saja keluar. Ini baru dapat pegawai baru dan langsung saya suruh mengerjakan semua,” ungkap dia.
Yekti mengaku, sudah tiga hari ini lembur bersama para stafnya untuk pengisian Dapodik. Pihaknya juga dibantu oleh petugas dari Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya. “Saya sendiri yang menunggui mereka sampai malam-malam. Alhamdulillah kemarin (Minggu) sudah kita selesaikan semua,” tutur dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 165 sekolah di Jatim dihapus sementara oleh Kemendikbud lantaran tidak mengupdate Dapodik. Sekolah-sekolah tersebut tersebar hampir merata di seluruh daerah di Jatim. Namun Surabaya kelewat tak wajar. Sebab, daerah-daerah lain paling banyak hanya delapan lembaga dihapus. Sedangkan di Surabaya ada 22 sekolah dihapus.
Sementara itu, Kabid Dikmen Dindik Surabaya Sudarminto menyesalkan sekolah-sekolah yang tidak tertib administrasi itu. “Ini murni kesalahan sekolah. Bahasa Jawanya nyembranakno,” tegas Sudarminto.
Sebagai instansi yang bertanggung jawab terkait pendidikan, Dindik Surabaya merasa sudah cukup banyak mengingatkan dan memfasilitasi supaya seluruh sekolah mengisi Dapodik sebelum Agustus lalu.
“Sejak Mei saya sudah mengumpulkan admin dan operator sekolah di Surabaya. Kalau dihitung-hitung sudah empat kali kami memfasilitasi supaya sekolah-sekolah secepatnya mengisi Dapodiknya,” jelas Sudarminto.
Dalam sosialisasi tersebut, Dindik mengklaim sudah memberikan pengarahan terhadap para administrasi dan operator komputer sekolah tentang tata cara pengisian dan batas waktu pengisian Dapodik. Sebab, Dapodik ini merupakan tanggung jawab pihak sekolah kepada Kemendikbud. “Kecuali kalau kita yang dijadikan fasilitas untuk menyerahkan kepada Kemendikbud. Dapodik ini tanggung jawab sekolah sendiri,” tegas mantan Kepala SMAN 16 Surabaya itu. [tam]
