Foto: ilustrasi
Massa Kota Blitar Aksi Damai Dukung Sekolah Gratis
Dindik Jatim, Bhirawa
Masyarakat tak perlu larut dalam irama penolakan rencana pelimpahan wewenang SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi. Sebab di tangan provinsi, kualitas pendidikan tetap akan terjamin. Bahkan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim juga telah menyiapkan sederet program untuk mengembangkan jenjang pendidikan menengah tersebut.
Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman menuturkan, tahun ini pihaknya akan mulai merintis sekolah rujukan untuk SMA/SMK. Sekolah rujukan merupakan model lembaga pendidikan yang unggul tidak hanya dalam hal prestasi akademik. Lebih luas dari itu, sekolah juga memiliki karakter yang kuat pada satu keunggulan non akademik tertentu. “Tahun ini akan dimulai untuk 17 SMA sebagai pilot project. Berikutnya, setiap sekolah wajib melakukan pengimbasan ke sekolah lain,” tutur Saiful dikonfirmasi, Selasa (15/3).
Di samping SMA, sekolah rujukan juga akan diikuti oleh enam SMK di Jatim. Sekolah rujukan ini, lanjut Saiful, merupakan kerjasama antara Kemendikbud dengan Dindik Jatim. Lembaga yang terpilih, akan mendapat dukungan dana dari pusat dan pendampingan dari provinsi. Dengan demikian, pendirian sekolah rujukan benar-benar dapat berjalan efektif. “Pendidikan ini merupakan kepentingan konkuren. Jadi kita harus bisa bersinergi mulai pusat, provinsi hingga daerah,” tutur Saiful.
Sehingga meski di bawah pengelolaan provinsi, lanjut dia, prinsip yang harus dipegang adalah kerja bareng. “Ini bukan soal sekolah milik siapa. Kita sama-sama ingin menyiapkan SDM yang bagus. Dan ini perlu kolaborasi,” tegas mantan Kepala Badan Diklat Jatim itu.
Kabid Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Menengah Atas Dindik Jatim Bambang Sudarto menambahkan, 17 SMA rujukan yang akan dipilih sampai saat ini telah ditentukan nominasinya. Beberapa di antaranya SMAN 5 Surabaya, SMAN 2 Blitar dan SMAN 10 Malang. Masing-masing sekolah memiliki karakter sendiri-sendiri untuk pengembangan non akademik. “Secara akademik sekolah yang ditunjuk sebagai rujukan mungkin sama dengan sekolah lain. Tapi, akademik saja tidak cukup,” tutur dia.
Bambang mencontohkan, di SMAN 5 Surabaya memiliki karakteristik dalam hal literasi. Sementara di SMAN 2 Blitar punya karakteristik yang unggul di bidang lingkungan. Kemudian SMAN 10 Malang punya karakteristik unggul dalam membangun leadership melalui model boarding school. “Syarat utamanya memang punya akreditasi A dan rata-rata memang eks RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional),” tutur Bambang.
Tidak hanya sekolah rujukan, program lain yang juga akan dikembangkan Dindik Jatim ialah sekolah klaster. Konsep ini diterapkan di sekolah agar memiliki kerjasama internasional. Ada tiga kerjasama internasional, yakni dengan Jepang, Korea dan Tiongkok. “Saat ini yang sudah berjalan baru Jepang. Dua sekolah yang ditunjuk ialah SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo dan SMAN 1 Pandaan,” tutur Bambang.
Sekolah klaster, lanjut dia, memiliki jalinan kerjasama dalam hal pengembangan bahasa dan akademik. Dalam hal ini, Dindik Jatim menggandeng Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) hingga Konjen Jepang. “Kalau kita melihat Jepang unggul dari sisi sains, maka kita akan berusaha mengembangkan itu melalui kerjasama dengan Jepang,” tutur dia.
Tidak hanya itu, sekolah klaster akan menjadi tujuan pasti bagi siswa yang sejak awal ingin melanjutkan ke perguruan tinggi luar negeri. “Jadi jelas, kebutuhan siswa apa, misalnya ingin dapat beasiswa ke Jepang. Maka sekolah yang dituju langsung sekolah itu,” pungkas Bambang.
Aksi Damai
Sementara itu massa yang terdiri dari wali murid, guru, pelajar, serta pejabat di Kota Blitar menggelar aksi damai di halaman pemkot setempat untuk mendukung program sekolah gratis, Selasa (15/3).
Ketua Dewan Pendidikan Kota Blitar Moch Zainul mengatakan pendidikan di Kota Blitar sudah gratis, bahkan dari pendidikan yang paling bawah setingkat sekolah dasar sampai atas.
“Kami merasakan manfaat dengan program sekolah gratis. Jika ini nanti dikelola oleh pemprov, apa mungkin program ini akan diteruskan,” katanya saat aksi.
Ia mengaku tidak sepakat dengan adanya rencana pengelolaan sekolah yang akan diambilalih oleh Pemprov Jatim. Ia khawatir, jika pengelolaan oleh pemprov, program sekolah gratis tidak akan sama lagi di Kota Blitar.
Di Kota Blitar sekolah digratiskan, bahkan anak-anak juga diberikan baju seragam, tas, sepatu, termasuk diberikan ongkos jahit. Program sekolah gratis ini diberikan untuk pelajar.
Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar mengaku pemerintah sangat berterimakasih dengan dukungan masyarakat akan kebijakan pemkot yang ingin menetapkan sekolah gratis di Kota Blitar. “Ini atas inisiatif masyarakat yang peduli dengan pendidikan. Kami berdoa demi sekolah gratis,” ucapnya.
Aksi itu diikuti ratusan massa yang terdiri dari pelajar, guru, wali murid, yang peduli dengan pendidikan gratis. Kegiatan itu dilakukan di halaman Pemkot Blitar.
Mereka juga membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sepanjang 500 meter sebagai bentuk dukungan adanya program pendidikan gratis dan penolakan pengambialihan pengelolaan sekolah ke pemprov.
Kebijakan Pemprov Jatim yang akan mengambil alih pengelolaan SMA atau yang sederajat dari pemerintah kota/kabupaten itu merujuk pada amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Dalam UU tersebut dicantumkan soal pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satu adalah pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan. [tam,htn]
