Foto: ilustrasi
10 Ribu Pendaftar Berpotensi Batal Ujian
Dindik Jatim, Bhirawa
Ujian Nasional Perbaikan (UNP) akan mulai digelar Senin (22/2) mendatang. Sayang, hingga kini persiapan yang dilakukan panitia pusat masih tampak kedodoran. Mulai dari Surat Keputusan (SK) penetapan lokasi ujian yang belum keluar, hingga mekanisme pembiayaan yang tak jelas seperti apa.
Atas ketidaksiapan itu, lagi-lagi pihak sekolah yang harus menanggung beban. Mulai dari menalangi dulu honor pengawas, teknisi dan proktor (penjaga server) hingga biaya persiapan yang meliputi meliputi listrik, genset, dan berbagai kebutuhan lainnya. “Untuk honor pengawas, teknisi dan proktor sudah jelas ada di sekretariat UN, nilainya Rp 100 ribu per orang per hari,” tutur Kabid Analisis dan Sistem Penelitian Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Suprananto dalam rapat koordinasi UNP di Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Kamis (18/2).
Sementara untuk biaya persiapan, lanjut Suprananto, hingga saat ini masih akan diatur oleh panitia pusat agar dapat mengganti biaya yang sudah dikeluarkan sekolah. Sebab, dalam anggaran yang ada di pusat hanya tertulis untuk persiapan, tidak spesifik peruntukannya. “Kami akan mengusahakan supaya biaya persiapan ini tetap diganti oleh panitia. Tapi sekolah atau dinas bisa menalangi dulu. Karena kalau menunggu proses pencairan dari pusat masih akan lama prosesnya,” tutur dia.
Selain anggaran, UNP menggunakan sistem berbasis komputer ini juga akan dihadapkan dengan ketidakkehadiran peserta yang sudah mendaftar. Sebab, hingga saat ini antara jumlah pendaftar melalui online dengan yang sudah melakukan daftar ulang ke sekolah tempat ujian masih jauh timpang. Di Jatim, tercatat ada 12.836 pendaftar UNP mulai dari jenjang SMA, SMK dan Paket C. Sementara yang sudah melakukan daftar ulang baru 2.726 peserta. Artinya, ada 10.110 peserta yang sudah mendaftar lewat online namun batal hadir saat ujian.
Minimnya antusiasme ini terjadi hampir merata di Jatim. Misalnya saja di Magetan, jumlah pendaftar UNP untuk SMA sebanyak 130 peserta dan SMK 90 peserta. Namun, yang melakukan daftar ulang hanya 12 peserta dan SMK 9 peserta. Sementara di Surabaya, pendaftar untuk SMA sebanyak 2.322 peserta dan SMK sebanyak 926 peserta. Sementara yang sudah mendaftar ulang SMA hanya 478 peserta dan SMK 137 peserta. “Secara teknis sebenarnya tidak masalah tanpa daftar ulang. Tapi itu akan rumit dan mengganggu jalannya ujian. Karena peserta tetap harus diverifikasi,” kata Suprananto.
Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman menambahkan, anggaran honorarium pengawas, teknisi dan proktor sudah termasuk dalam sekretariat UN Jatim. Namun, untuk pencairannya memang belum bisa dilakukan sesuai jadwal pelaksanakan. “Jadi dilaksanakan dulu baru kemudian akan dicairkan pembayarannya,” tutur Saiful.
Di sisi lain, Kabid Pendidikan Menengah Dindik Surabaya Sudarminto mengatakan, Surabaya telah siap menyelenggarakan UNP. “Ada ataupun belum ada anggarannya, kami sudah siap,” kata Sudarminto.
Kesiapan itu dibuktikan dengan rencana monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan UNP di hari pertama oleh Dindik Jatim dan Dindik Surabaya. Sudarminto menjelaskan, rencana monev dilakukan di SMAN kompleks Surabaya dan SMKN 2. “Konfirmasi sudah dilakukan provinsi ke kami jauh-jauh hari,” terangnya.
Terkait peserta yang belum melakukan daftar ulang UNP di sekolah penyelenggara, mantan Kepala SMAN 16 Surabaya ini mengaku memberikan kesempatan hingga menit-menit akhir. Meski jadwal dartar ulang secara resmi sudah ditutup Kemendikbud, pihaknya meminta sekolah tetap memfasilitasi peserta.
“Biar nanti datang ke sekolah. Supaya sekolah tidak disalahkan peserta, nanti panitia di sekolah melapor ke Dindik Surabaya dan kami teruskan laporan itu ke pusat,” terangnya.
Meski demikian, kewenangan sepenuhnya berada di pusat. “Tapi kalau daftar ulang mepet-mepet, takutnya peserta tidak sempat cetak kartu peserta UNP dan menyerahkan foto,” pungkasnya. [tam]
