Sekretariat Kholifah dan Khofifah – Emil, sekaligus kantor DPD Golkar Pamekasan disegel 12 Pimpinan Golkar Kecamatan. [syamsudindin/bhirawa]
Pamekasan, Bhirawa
Sekretariat pemenangan Kholifah (Kholilurahman – Fathorrahman) dan Khofifah – Emil, yang juga kantor DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Pamekasan, sempat disegel oleh kader mengatasnamakan Pimpinan Kecamatan (PK). Akhir dibuka kembali oleh Pengurus Daerah.
Penyegelan posko berada di Jalan KH Agus Salim No. 18A, dilakukan 12 Pimpinan Kecamatan se Pamekasan, kecuali kecamatan Pasean, didasari adanya mosi tidak percaya atas pimpinan partai berlambang pohon Beringin ini.
Zainal Arifin, mengaku pimpinan Golkar kecamatan Pakong, pihaknya terpaksa menyegel kantor DPD Golkar tidak ada unsur dendam pribadi tetapi lebih dikarena mosi tidak percaya kepada sejumlah pengurus Golkar.
“Kantor Golkar ini disegel, karena kami tidak percaya bukan ada dendam pribadi. Ini demi kebesaran partai Golongan Karya ke depan. Dan, kami melakukan mosi tidak percaya kepada DPD,” tandasnya.
Zainal, mantan anggota DPRD Pamekasan periode 2009-2014 ini, pihaknya dalam melakukan penyegelan yang didukung oleh 12 PK karena tidak percaya ke DPD terkait lima poin. Diantaranya, mengenai pemilihan Kepala Daerah.
“Ketidak percayaan itu, yaitu DPD tidak melaksanakan amanah Musdalub serta verifikasi Parpol. Sebelum kantor ini disegel, kami sudah melayangkan surat DPD Golkar Jawa Timur. Surat pertama tanggal 17 Februari 2018, dan kedua kali tanggal 1 Maret 2018,” jelasnya.
Kantor Golkar disegel dengan dipasang spanduk di pagar bertuliskan “Kantor ini disegel oleh 12 Pimpinan Kecamatan” di . Belum 24 jam sudah dibuka oleh Sulaisi, SH, selaku Sekretaris DPD Golkar Pamekasan.
Menurut Sulaisi, target para PK menguasai kantor DPD Partai Golkar hanya ingin perhatian dari publik semata. “Versi kita itu bukan penyegelan tetapi dinamika internal partai. Sebenarnya target mereka hanya ingin di mediakan saja,” ujarnya.
Maka yang mengatasnamakan PK itu tidak pernah berkoordinasi dengan DPD. Semua yang hadir menyegel bukan PK tapi mantan pengurus kecamatan. “Ada tidak puas, itu kan wajar dalam politik. Bila mereka tidak pernah dilibatkan. Itu fitnah, itu bohong, itu alasan yang dibuat-buat,” jelasanya.
Rencananya DPD Partai Golkar sendiri akan memberikan teguran kepada para kadernya yang mengatasnamakan dan mengaku sebagai PK. “Kami akan menertibkan dengan memberi teguran. Kalau sanksi, karena ini internal partai maka akan disesuaikan aturan yang ada,” tandasnya. [din]
