Foto: ilustrasi
PWNU Jatim, Bhirawa
Tudingan Wabup Jombang Hj Mundjidah Wahab yang menyebut panitia Muktamar NU ke-33 belum melakukan koordinasi dengan Pemkab Jombang, langsung ditanggapi oleh Sekretaris Muktamar NU Thoriqul Haq.
Jika terkesan belum ada koordinasi, karena saat ini panitia masih menyikronkan tugas dan kerja antara panitia pusat dan lokal. Dipastikan dalam waktu dekat pihaknya akan segera bersilaturahim dengan Pemkab Jombang terkait pelaksanaan Muktamar NU yang rencananya digelar pada Agustus mendatang.
“Kami akui jika panitia belum mengurus izin untuk pelaksanaan Muktamar NU ke-33. Ini karena kami masih menyikronkan tugas dan kerja antara panitia pusat dan lokal. Jangan sampai gawe nasional yang rencananya dihadiri Presiden Jokowi nanti berjalan amburadul. Karenanya kita harus hati-hati,”tegas pria yang juga Ketua Komisi C DPRD Jatim saat dihubungi lewat telepon genggamnya, Senin (23/3).
Ditambahkannya, saat ini panitia muktamar terus bekerja keras, meski gawe nasional ini akan digelar 1-6 Agustus di empat pondok pesantren (ponpes) di Jombang. Ini karena peserta yang hadir jumlahnya hampir mencapai 50 ribu orang. Untuk itu, perlu persiapan yang matang. Apalagi sudah lama Jatim tidak menjadi tuan rumah, sehingga perlu dilakukan persiapan yang matang.
Seperti diketahui, HJ Mundjidah mengaku Pemkab Jombang belum pernah diajak koordinasi terkait pelaksanaan Muktamar NU ke-33 di Jombang. Padahal pihaknya berkali-kali sudah menyampaikan kepada panitia lokal yang diketuai Drs H Saifullah Yusuf untuk berkoordinasi terkait teknis. Mengingat lokasi muktamar menempati empat pesantren masing-masing Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Pesantren Tebu Ireng, Pesantren Denanyar dan Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan.
Karena berbeda lokasi inilah, lanjut Wabup perlu berkoordinasi yang matang karena menyangkut transportasi dan lokasi parkir. Apalagi menurut informasi jumlah peserta dan penggembira mencapai puluhan ribu orang. “Ini kan perlu koordinasi misalnya terkait lalu lintas. Apalagi infonya muktamar juga menggelar hiburan atau kegiatan pendukung yang mendatangkan artis dari Jakarta. Tentu kami membayangkan bagaimana ruwetnya nanti, kalau tidak ada koordinasi,”tambahnya.
Sebagai tuan rumah, Pemkab Jombang dikatakannya tidak ingin tamu-tamu yang datang mendapatkan kesulitan baik administrasi maupun transportasi. [cty]
