Karikatur Ilustrasi
Banjir telah menyergap berbagai daerah di Jawa. Sentra penghasil pangan terendam banjir, memupus harapan panen. Selama lima tahun terakhir, ke-berkah-an musim hujan, seolah-olah semakin menghilang, berubah menjadi bencana. Tetapi bencana musim hujan bukan sekadar disebabkan topografi daerah. Melainkan juga daya dukung lingkungan makin buruk. Maka seyogianya, Pemerintah daerah (propinsi, serta kabupaten dan kota) menyusun audit lingkungan lebih sistemik.
Audit lingkungan patut menjadi program periodik Pemda (Pemerintah Daerah). Karena menyusutnya daya dukung lingkungan, niscaya akan menghadirkan bencana periodik pula. Setiap musim hujan selalu terjadi bencana. Pasti pula akan mengurangi potensi perekonomian yang diusahakan oleh masyarakat. Khususnya sektor pertanian, dan perdagangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sangat rentan terhadap bencana banjir.
Pemda segera menyusun mappingkebencanaan berdasar kondisi terbaru. Koordinasi revitalisasi lingkungan juga wajib dilakukan pemerintah pusat, untuk menjamin roda perekonomian daerah.BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) mencatat, setidaknya terdapat 315 kabupaten dan kota berada di daerah bahaya. Dampak banjir(tingkat sedang dan parah) selalu mengintai pada musim hujan. Ini meng-akibatkan sekitar 63,7 juta jiwa penduduk berisiko terpapar dampak banjir.
Bulan Pebruari-Maret, bagai menjadi periode ke-prihatin-an di pulau Jawa.Daerah sentrapangan gagal panen, dan “jeda” melaut untuk nelayan. Ke-prihatin-an semakin komplet, manakala bencana tanah longsor makin masif terjadi. Berdasar mappingkebencanaan, tanah longsor mengancam 274 kabupaten.Sebanyak 40 juta lebihpenduduk berisiko terpapar dampak longsor. Terutama di daerah rawan kawasan perbukitan.
Sudah ribuan rumahtangga di Cirebon (Jawa Barat), Cilacap, dan Semarang (di Jawa Tengah), terpaksa harus mengungsi. Sungai Cibeureum (di Cilacap) dan sungai Kaligawe (di Semarang), meluap, menggenangi sawah dan rumah penduduk. Hal yang sama juga terjadi di Sampang (Madura), disebabkan sungai Kemuning, meluap sampai menggenangi kota. Sekolah (SD sampai SLTA) diliburkan.
Madura, sebenarnya tidak dilalui aliran sungai besar, juga makin kerap direndam banjir. Misalnya kabupaten Sampang, sudah dua kali direndam banjir. Musim hujan tahun lalu, terendam sampai enam kali. Beberapa proposal telah diajukan untuk me-minimalisir dampak banjir. Pemerintah propinsi (Jawa Timur) telah menyediakan anggaran sebesar Rp 50 milyar, diambilkan dari APBD 2017 lalu. Pagu penanggulangan banjirakan ditambah sampai Rp 360 milyar secara multy-years.
Setahun berlalu, Sampang masih tetap banjir. Walau sudah dimulai program pemompaan menyedot banjir. Konon pemerintah pusat, juga akan menyokong anggaran sebesar Rp 1 trilyun dari APBN untuk banjir. Namun progres-nya belum jelas benar.Sampang, merupakan kawasan tengah Madura. Manakala kota Sampang tergenang, maka seluruh alur distribusi di Madura akan tersendat.
Saat ini daerah sepanjang pantura (pantai utara) Jawa Timur, sisi barat maupun timur, sudah digenangi luapan banjir.Ketinggian air Bengawan Solo, sudah mencapai 13 meter dpl (di atas permukaan laut). Ini sudah status siaga. Begitu pula pecahan (anak sungainya),Kali Lamong, sudah menggenangi bantaran sungai. Di sisi timur, sungaiWelang, sudah meluap, walau belum mencapai puncak tumpahan. Pada pekan akhir Pebruari lalu, jalur trans Jawa-Bali, sudah terputus.
Siaga banjir, wajib menjadi perhatian seksama Pemda. UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah menetapkan status ke-tanggap darurat-an. Hujan yang datang, telah menyebabkan korban jiwa di berbagai daerah.
Siaga bencana banjir dan longsor, akan menjadi isu pilkada. Menjadi “titik lemah”petahana. Namun bencana tak cukup ditanggulangi dengan retorika, setiap orang wajib kukuh menegakkan peraturan tata-ruang.
——— 000 ———
