Selama 2020, 3.578 Pekerja di Kota Probolinggo Di-PHK

Hearing Komisi III dengan PT KTI.[wiwit agus pribadi/bhirawa]

Pandemi, PT KTI Rumahkan 170 Karyawan Usia di Atas 50 Tahun
Probolinggo, Bhirawa.
Jumlah pekerja yang kehilangan mata pencahariannya sepanjang 2020, ternyata cukup banyak. Mencapai 3.578 orang. Ada yang dirumahkan, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga diputus kontrak. Selama Pandemi, PT KTI rumahkan 170 karyawan usia di atas 50 tahun.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kota Probolinggo, tercatat ada 758 orang dirumahkan. Kemudian, 30 orang di-PHK dan 375 orang diputus kontrak.

Angka itu di luar 2.145 karyawan PT Eratex Djaja, yang masa kontrak habis. “Di PT Eratex ada sekitar 2.145 orang yang mengalami putus kontrak,” ujar Mediator Ketenagakerjaan DPMPTSPTK Kota Probolinggo Nur Jatim dalam hearing bersama Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Kamis (21/1).

Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Agus Rianto pun meminta DPMPTSPTK dan BPJS Ketenagakerjaan memastikan hak-hak karyawan yang kehilangan pekerjaannya ini harus terpenuhi. Baik hak di BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. “Bantu pekerja ini untuk mendapatkan tunjangan jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk juga kepastian pekerja ini mendapatkan perlindungan kesehatan,” ujarnya.

Serta, meminta memastikan perusahaan-perusahaan yang merumahkan karyawannya, melakukan PHK, dan memutuskan kontrak, memenuhi kewajibannya. Termasuk tidak menunggak pembayaran, baik kepada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan Bima mengatakan, jika karyawan telah habis masa kontraknya, jaminan hari tua (JHT)-nya bisa segera diproses. Selama ini pelaksanaan proses pengurusan JHT dilakukan secara online. “Asalkan perusahaan tempatnya bekerja tidak memiliki tanggungan premi, bagi karyawan yang habis kontrak bisa segera diurus JHT-nya,” jelasnya.

Saat ditemui terpisah, Agus Rianto mengatakan, pemerintah maupun BPJS Ketenagakerjaan harus memperhatikan hak-hak karyawan yang telah kehilangan pekerjaannya. “Seperti jaminan hari tua, pesangon, juga harus diperhatikan hak-haknya. Agar mereka bisa memenuhi kebutuhan saat tidak ada pekerjaan. Selain itu, juga harus dipastikan hak-hak pelayanan kesehatan mereka,” tuturnya.

Politisi PDIP ini mengatakan, ada keterkaitannya jika perusahaan tidak membayar premi BPJS Ketenagakerjaan dengan pelayanan kesehatan. Sehingga, harus dipastikan mana perusahaan yang tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar premi BPJS. “Tadi BPJS Ketenagakerjaan menjanjikan data perusahaan mana saja yang masih memiliki tanggungan premi,” lanjutnya.

Selama masa pandemi Covid-19, PT Kutai Timber Indonesia (KTI) Probolinggo telah merumahkan 170 karyawan. Alasannya, mereka telah berusia di atas 50 tahun dan rawan terpapar korona. Sebagai penggantinya, perusahaan pengolah kayu ini merekrut tenaga kerja baru melalui 6 vendor. Hal ini diungkapkan Perwakilan HRD PT KTI Rahmad Hardianto dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPRD Kota Probolinggo Kamis (21/1). “Total ada 170 karyawan berusia di atas 50 tahun dirumahkan, 50 orang di antaranya masih menerima gaji,” ujarnya.

“Dirumahkannya karyawan di atas usia 50 tahun ini, karena dalam masa pandemi ini rentan terpapar Covid-19. Apalagi, mereka yang juga memiliki komorbit. Selain itu, sudah ada karyawan berusia 50 tahun yang meninggal terkonfirmasi Covid-19,” tandasnya.

Selain merumahkan ratusan karyawan, PT KTI juga merekrut karyawan baru melalui 6 vendor. “Proses seleksi dilakukan vendor, kemudian vendor menyampaikan kepada perusahaan untuk melakukan seleksi akhir. Jadi, ada proses seleksi lagi oleh PT KTI untuk menentukan mana yang lolos,” tegasnya.

Mengenai jumlah karyawan dibutuhkan PT KTI dalam proses perekrutan, Rahmad tidak mengungkapkan angka pasti. Menurutnya, tergantung kebutuhan setiap divisi. “Masing-masing divisi mengajukan berapa kebutuhan karyawan. Kemudian diajukan ke manajemen. Setelah disetujui manajemen, data karyawan yang dibutuhkan ini diserahkan ke vendor,” ungkapnya.

Sejak setahun terakhir, kata Rahmad, PT KTI tidak lagi merekrut karyawan secara langsung. Semua dilakukan melalui vendor. “Termasuk jika ada pelamar yang mengirimkan lamaran melalui Pos, lamaran itu akan kami arahkan ke vendor,” ujarnya.

Berdasarkan data PT KTI, sampai Desember 2020, pabrik ini memiliki 3.880 karyawan. Terdiri atas 78 persen laki-laki dan 22 persen perempuan. “Status pekerja 1.712 pegawai KTI dan 2.120 pegawai merupakan pegawai dari vendor,” terang Rahmad.

Lebih lanjut Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Agus Rianto mengatakan, rapat ini betujuan untuk mengetahui karena proses rekrutmen karyawan PT KTI dilakukan melalui vendor. Namun perlu diperjelas berapa yang dibutuhkan pabrik, sehingga vendor dapat memperkirakan jumlah karyawan yang bisa diajukan.

Menurutnya, seleksi awal memang dilakukan oleh vendor, namun keputusan siapa yang diterima tetap menjadi kewenangan PT KTI. “Sebenarnya vendor perlu dilibatkan dalam seleksi akhir ini, sehingga bisa mengetahui alasan masing-masing calon karyawan tidak diterima. Ini kan tidak, seleksi akhir dilakukan PT KTI saja,” tambahnya.[wap]

Tags: