Jakarta, Bhirawa.
Pembelajaran Tatap Muka (PTM) akan dilaksanakan bulan Juli 2021, sebab sudah terjadi Learning Loss ( pembelajaran hilang). Sementara Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama 1,5 tahun, hanya efektif rata-rata 30% sampai 35% saja. Walau pemerintah sudah memberikan pulsa gratis, sudah dila’ukan adaptasi kurikulum.
“Statement Presiden Jokowi untuk PTM bulan Juli depan dan dilaksanakan cukup 2 hari dalm sepekan, dan cukup 2 jam dalam pelaksanaan setiap harinya. Dalam arti, bahwa apapun yang terjadi, PTM harus tetap berjalan. Tak terkecuali, ketika ada tren kenaikan pandemi Covid-19. Jadi, kira-kira faktor itu tetap tidak akan membatalkan opsi untuk PTM,” jelas Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam dialektika demokrasi bertajuk “Menkar Urgensi Sekolah Tatap Muka” , Kamis (10/6). Nara sumber lain, Sesditjen Pauddasmen Kemendikbud Dr. Sunanto dan Perspektif Media dari koran Bisnis Indonesia, John Oktaveri.
Syaiful Huda lebih jauh, PTM tidak berlaku serentak secara nasional. Karena dalam SKB 4 Menteri disebutkan, yang punya kewenangan untuk sekolah dibuka atau tidak bukan Kemendikbud, bukan pemerintah pusat. Tetapi pemerintah kabupaten atau pemerintah kotamadya. Dalam SKB 4 Menteri ditegaskan; orang tua masih punya hak otoritatif menentu kan, apakah anaknya tetap melaksanakan PJJ atau ikut PTM.
Dikatakan, intruksi Presiden, tidak berlaku nasional. Karena hasil survei dar Kemendikbud, sekolah-sekolah hampir 30% sudah melaksanakan PTM. Terutama sekolah yang berada di zona hijau dan kuning, sudah melaksanakan PTM. Artinya, sisa yang 70% inilah yang didorong untuk melaksnakan PTM mulai bulan Juli ini.
“Untuk melaksanakan PTM bulan Juli ini, guru dn tenaga pendidikan yang ada di sekolah tersbut, harus sudah di-vaksin. Vaksinasi wajib dan sangat penting untuk mengurangi tingkat penularan di sekolah PDM itu,” tutur Syaiful.
Sekolah PTM harus melaksanakan protokol kesehatan plus, sebelum sekolah dibuka bulan Juli. Juga harus sudah bikin simulasi, supaya siswa sejak dari rumah, datang ke sekolah, sudah tahu dan mengerti, posisinya harus dimana. Ketika datang, cara memakai masker nya seperti apa, apakah waktu bertanya, maskernya boleh dibuka atau tidak, dst.
Disebutkan, untuk PTM ini, Guru dan tenaga pendidik lainnya harus sudah divaksin. Persoalannya, ada 5,6 juta Guru dan tenaga pendidik yang harus divaksin, serentak. Sayangnya, sampai saat ini baru 1, 5 juta Guru dan tenaga penddidik yang sudah tervaksin.
“Artinya, yang sudahdivaksin baru %, selebihnya yang 70% harus segera divaksin, sebelum PTM dimulai bulan Juli. Kemendikbud harus kejar tayang secepat cepatnya, mem- vaksin yang 70% itu, sebelum Juli. Karena hal itu menjadi syarat wajib untuk membuka PTM,” papar Syaiful.
Dari hasil survei KPAI, tingkat kesiapan sekolah untuk menyediakan prokes ( 6 bulan lalu), dari 12 skolah, yang sudah siap hanya 4 sekolah saja. Namun dalam survei selanjutnya, sekarang sudah 71% sekolah yang siap melaksanakan prokes.
Menurut Syaiful, PJJ selama ini sudah menyebabkan banyak anak-anak yang menjadi berubah profesi, berubah status. yakni dari siswa menjadi pekerja kasar, serabutan untuk membantu orang tuanya yang kesulitan keuangan. Jumlah anak seperti ini sangat besar, kalau tidak segera dikembalikan ke sekolah, berarti mereka akan putus sekolah.
“PTM harus dilaksanakan, segera. Sebab sudah terjadi penyalahgunaan dekadensi moral.Telah terjadi pernikahan dini di berbagai daerah, karena PJJ dan bareng sama teman temannya, lalu terjadi perilaku menyimpang,” cetus Syaiful.
Disebutkan, selama 1,5 tahun tanpa masuk sekolah, anak anak terbiasa bebas lepas. Sementara, parisipasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya, makin menurun. Banyak alasan untuk malas sekolah, bukan hanya masalah yang ekonomi, tetapi karena si anak sudah malas sekolah lagi, karena sudah merasa nyaman dirumah.
Dr Sunanto sependapat dengan Ketua Komisi X DPR RI. Bahwa, PTM bisa berjalan baik bila pemerintah daerah, kabupaten maupun kotamadya ikut berpartisipasi. [ira]
