Bupati Tuban, H Fathul Huda saat menyampiakan RPJMD Kabupaten Tuban dihadapan Anggota DPRD Provinsi Jatim dari Dapil IX di Rumah Dinas Bupati, Kompleks Pendopo Kridho Manunggal.
Tuban, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menegaskan, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021, yang diterjemahkan dalam 5 tujuan, 10 sasaran dan 13 indikator sudah selaras dengan Nawa Bhakti Satya Gubernur Jawa Timur.
Bupati Tuhab, H. Fathul Huda menegaskan hal ini saat menerima kunjungan 4 anggota DPRD Jawa Timur Dapil IX diantaranya Hj. Khozanah Hidayati, Agus Maimun, dan Achwan Maksum, di Rumah Dinas Bupati, Kompleks Pendopo Kridho Manunggal, pada Jumat (01/03) lalu.
Bupati Huda juga menyampaikan bahwa Pemkab Tuban beberapa tahun terakhir getol meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan yang mencakup pendidikan swasta MTs, MI dan TPQ.
Di samping itu, peningkatan kualitas Sarpras Puskesmas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat, juga program aksi penanganan penanggulangan kemiskinan dengan berbagai program.
“Pelaksanaan program Pansimas dan eksplorasi air bersih serta rehab rumah tidak layak huni yang menyisir ke seluruh wilayah kecamatan se-kabupaten tuban,”kata Bupati Huda.
Pemkab juga memberi perhatian pada pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas serta management bencana. Seperti pembangunan jalan poros desa, jalan lingkungan, jembatan, jalan usaha tani, serta waduk dan embong, Alsintan serta pengembangan jalur utama lalu lintas untuk mengurangi kemacetan di jalur arteri nasional.
“Sebagai langkah penanggulangan bencana banjir di 5 desa dan 2 kecamatan sepanjang bantaran Bengawan Solo, dan pembangunan waduk dan long storage di desa Boto Kecamatan Semanding, penanggulangan bencana banjir bandang di jalan dan pemukiman masyarakat,”terang Bupati.
Tidak hanya itu, Pemkab Tuban terus berupaya peningkatan nilai tambah ekonomi melalui diversifikasi olahan hasil produksi dan pangan serta penguatan dan pembinaan kapasitas SDM, manajemen dan permodalan UKM, pengembangan BUMDes.
Pada sector pariwisata juga disasar untuk mengembangkan potensi desa. Guna mengatasi permasalahan pengangguran, Pemkab Tuban terus mengembangkan perluasan kesempatan kerja, yang diimbangi dengan pengembangan kompetensi SDM dan mendorong pengembangan iklim investasi.
Bupati yang Mustasyar PCNU Tuban mengungkapkan Kabupaten Tuban menjadi yang terbaik dalam peningkatan produksi pangan di Jawa Timur tahun 2018. Di samping itu, juga dilakukan diversifikasi produksi hasil pertanian dan perikanan guna mewujudkan kemandirian pangan di Bumi Wali.
“Salah satunya adalah peresminan Plaza Ikan Tuban yang baru pertama kali didirikan di Indonesia,” imbuh Bupati.
Guna menjamin kondusivitas di masyarakat, Pemkab Tuban bersama aparat TNI, Polisi, dan Satpol PP intens menggelar pembinaan dan pemberdayaan bagi masyarakat.
Sinergitas yang mantap ini juga berhasil mengeliminir praktek dan prostitusi di bumi wali, juga telah berhasil membersihkan produksi dan peredaran arak serta bersama BNNK Tuban menggalakkan kampanye anti narkoba kepada generasi milenial dan masyarakat luas, tegas Bupati.
Orang nomor satu di Kabupaten Tuban ini menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat di bantaran Kali Kening yang lahannya tergerus aliran sungai. Selain itu, Bupati juga merasa prihatin dengan kondisi pegawai Non PNS dan Guru Tidak Tetap.
Gaji pegawai Non-PNS hanya satu juta, sedangkan GTT hanya 400. Hal ini menjadi keprihatinan kami, tutur Bupati.
Sementara itu, sebagai perwakilan DPRD Jatim Dapil IX, Freddy Poernomo mengungkapkan bahwa minimnya gaji bagi Non-PNS dan GTT juga menjadi permasalahan di tingkat provinsi dan nasional.
“Besaran gaji tersebut saya rasa tidak rasional, karenanya kami terus berupaya memperjuangkan agar dapat dinaikkan,” kata Freddy Poernomo.
Freddy Poernomo yang duduk di Komisi A DPRD Jatim menyatakan akan perubahan bertahap guna meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer di Jawa Timur. Diharapkan gaji tenaga honorer dapat disesuaikan minimal dengan UMR terendah di Jatim atau UMR di tiap-tiap Kabupaten/Kota.
Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer, yang akan disesuaikan dengan APBN maupun APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, terangnya.
Freddy Poernomo menjelaskan usulan pembangunan Jalan Lingkar Selatan di Kabupaten Tuban, yang akan diserahkan Pemprov Jatim dinilai masuk akal. Mengingat pembangunan JLS memerlukan pendanaan yang besar, sedangkan APBD Kabupaten Tidak begitu besar.
Politisi dari Fraksi Golkar ini menambahkan kunjungan ini dalam rangka silaturahmi dan menyamakan pandangan perihal adanya perubahan dalam RPJMD Jatim. Menyikapi perubahan tersebut, perlu adanya koordinasi dan sinergi antara Pemprov dan Pemkab.
“Kami akan mengakomodir apa yang menjadi usulan dari Pemkab Tuban. Akan kami kaji bersama dengan Pemprov Jatim sehingga dapat diambil kebijakan yang komprehensif,” ujarnya. (Hud)
