Seleksi Dewan Pendidikan Jatim Tertutup

Surabaya, Bhirawa
Masa aktif pengurus Dewan Pendidikan (DP) Jatim periode 2011-2016 telah sampai di penghujung akhirnya. Berbeda dengan DP Surabaya yang dipilih menggunakan fit and proper test oleh tim seleksi. Pergantian pengurus DP Jatim periode 2016 – 2021 justru sangat tertutup.
Demisioner Ketua DP Jatim Prof Zainudin Maliki mengatakan, saat ini sudah ada sekitar 20 nama-nama baru yang diusulkan ke Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim untuk mengisi struktur DP Jatim 2016-2021. Dari nama-nama tersebut, dua orang disebutnya diusulkan menjadi ketua. Di antaranya Prof Gempur Santoso dan Suprapto.
“Sudah kita usulkan nama-namanya ke Dinas Pendidikan. Selanjutnya akan diusulkan ke Gubernur Jatim untuk mendapat SK (Surat Keputusan),” tutur Prof Zainudin saat dikonfirmasi, Minggu (14/8). Pihaknya mengaku, mekanisme ini tidak akan menyalahi aturan. Sebab, tidak ada aturan yang mengatur mekanisme pemilihan DP. Hanya saja, setiap masyarakat berhak untuk mengusulkan.
“Tidak harus menggunakan fit and proper test. Kalau saat ini ada yang mau mengusulkan silakan saja langsung ke Dinas Pendidikan,” terang mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.
Hal tersebut diakuinya juga berlaku saat pemilihan DP Jatim periode 2006-2011 dan 2011-2016 yang menetapkan dirinya sebagai Ketua DP Jatim. “Saya sudah tidak bisa lagi maju karena sudah dua periode,” kata dia.
Zainudin berharap, pengurus yang akan terpilih nantinya dapat memaksimalkan fungsi DP Jatim sebagai penengah antara pemerintah, sekolah dan masyarakat. Selain itu, pihaknya menegaskan jika peran DP bukan sebagai humas Dinas Pendidikan yang digunakan sebagai jubir untuk memuji-muji citra pemerintah. Sebaliknya, DP juga bukan organisasi oposisi yang harus selalu bertentangan dengan kebijakan pemerintah.
“Jangan terkooptasi ataupun menjadi oposisi pemerintah. DP harus bisa menjadi second opinion dalam menentukan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan,” kata dia.
Selain itu, Zainudin juga berharap pemerintah lebih serius dalam mendukung kinerja DP. Khususnya terkait dukungan anggaran. Sebab, salah satu tugas DP adalah turun ke masyarakat untuk melakukan mediasi. Terlebih jika terjadi persoalan dalam hal pendidikan. Tahun ini, pihaknya mengaku hanya mendapat anggaran dari Pemprov Jatim senilai Rp 700 juta. “Anggaran sebesar itu tidak mungkin digunakan untuk terjun ke masyarakat. Sehingga ketika ada persoalan kita hanya memantau melalui informasi media,” kata dia.
Kendati demikian, pengurus DP Jatim diharapnya juga tidak terlalu mementingkan soal anggaran. Sebab, berbeda dengan badan di bawah naungan pemerintah yang digaji. DP merupakan organisasi semi pemerintah yang tidak digaji seperti komisi. “Jangan berharap gaji sebagaimana komisioner di pemerintahan,” pungkas dia. [tam]