Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Legislator di DPRD Jatim sepakat agar semua pihak menghormati proses seleksi Sekdaprov Jatim yang saat ini masuk proses assesment. Meski sejumlah isu “permainan” menerpa namun proses seleksi yang dilaksanakan secara terbuka disebut anggota dewan sebagai bukti sampai saat ini berlangsung relatif bersih.
Proses pemilihan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim memasuki tahap assesment yang dilaksanakan mulai tanggal 16 – 18 Maret 2022 di Assement Center Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Jakarta.
Ada delapan calon Sekdaprov Jatim yang akan menjalankan proses assesment sesuai peserta yang lolos seleksi proses administrasi. Mereka adalah Adhi Karyono (pejabat Kemensos RI), Benny Sampirwanto (Asisten I Sekdaprov Jatim), Bobby Soemiarsono (Kepala BPKAD Jatim), Indah Wahyuni (Kepala BKD Jatim), Jumadi (Kepala Dinas Kehutanan Jatim), Mohammad Yasin (Kepala Bappeda Jatim), Mokhammad Sodiq Triwidiyanto (Sekda Kabupaten Ngawi) dan Nurcholis (Kepala Dinas ESDM Jatim).
Dalam perjalanan penentuan sosok pengisi kursi ketiga di tubuh Pemerintah Provinsi Jatim ini, tak pelak datang berbagai isu. Tidak terkecuali isu lawas adanya permainan politik dalam penentuan di dalamnya.
Menurut Anggota Komisi A DPRD Jatim, Ahmad Tamim, semuanya tidak perlu kaget dengan isu politik tersebut. Sebab kedudukan Sekdaprov memang pengkomparasi dua elemen kepemerintahan, yakni eksekutif dan legislatif.
Anggota Fraksi PKB ini menuturkan, proses pemilihan Sekdaprov Jatim harus sesuai prosedur aturan yang berlaku, demi menghindari hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
Politisi dari Dapil Tulungagung-Blitar ini menuturkan, profesionalitas dan integritas dari calon Sekdaprov memang harus ada. Sebab, Sekdaprov merupakan salah satu kunci utama dalam kinerja birokrasi. “Konfigurasinya harus profesional, kemampuannya mengakomodir eksekutif kehebatannya melayani gubernur,” ujarnya.
Ia berpesan, siapapun sosok Sekdaprov ini, semua pihak harus lapang dada menerimanya, pun demikian terhadap para calon yang masih belum menemui keberuntungan. “Semua harus legowo siapapun sekda definitif mendatang. Kelebihannya harus diterima dan bersama legislatif,” tegas Tamim.
Sementara, Anggota Komisi A DPRD Jatim, Dr Freddy Poernomo membenarkan jika pihaknya mencium gelagat persaingan tak sehat dalam seleksi terbuka pengisian jabatan Sekdaprov Jatim. Hal itu dapat dilihat dengan munculnya berita di sejumlah media massa menjurus mendiskreditkan beberapa nama kandidat.
“Negara ini adalah negara hukum, jadi dalam persaoalan hukum hendaknya mngedepankan azas legalitas dan paraduga tak bersalah. Orang yang dimintai keterangan dalam kasus hukum itu belum tentu bersalah atau menjadi tersangka,” kata politikus Partai Golkar ini.
Alumnus Fakultas Hukum Unair Surabaya ini berharap apapun isu yang berkembang terkait para kandidat sekdaprov Jatim jangan menjadi tuduhan sepihak karena tidak mengedepankan azas legalitas dan obyektivitas.
“Bagi kami di DPRD Jatim, siapapun berhak ikut mencalonkan asal memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh panitia seleksi. Apalagi delapan nama yang lolos seleksi administrasi itu sudah menjabat eselon II, namun lebih bagus lagi jika mereka juga sudah ikut Diklatpim I walaupun itu bukan syarat wajib,” kata Freddy.
Senada, anggota DPRD Jatim lainnya, Mathur Husyairi menegaskan bahwa seleksi terbuka pengisian jabatan Sekdparov Jatim adalah kerja profesional di lingkup birokrasi. Sebab tupoksi Sekdaprov definitif adalah mengamankan kebijakan Gubernur sekaligus menjadi kepala TAPD dan pembina OPD di lingkungan Pemprov Jatim.
“Makanya, tak elok jika proses seleksi terbuka ini dibumbuhi persaingan tak sehat yang kental nuansa politis. Seperti mengangkat kembali isu lama kasus-kasus pribadi salah satu kandidat yang sudah memiliki keputusan hukum tetap,” tegas politikus asal Madura.
Anggota Komisi E DPRD Jatim itu percaya bahwa anggota Pansel merupakan orang-orang yang profesional dan memiliki kredibilitas sehingga dalam memutuskan siapa yang layak dan patut lolos tahapan seleksi berikutnya dilakukan secara obyektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Saya minta pihak-pihak yang berupaya memancing dan memperkeruh suasana proses seleksi terbuka pengisian jabatan Sekdaprov Jatim sadar diri. Jangan lagi pemprov Jatim dipakai untuk geng-gengan seperti dulu,” tegas Mathur Husyairi.
Di sisi lain, Mathur juga berharap kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam memilih sekdaprov Jatim definitif hendaknya memilih orang yang netral dan birokrat murni. “Sekdaprov Jatim jangan lagi diserahkan pada birokrat yang merangkap politisi supaya tidak membuat gaduh lagi dengan DPRD Jatim,” pintanya. [geh.wwn]
