Seleksi Tujuh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dimulai

Sekda Kota Madiun, Rusdiyanto. [sudarno/bhirawa]

Kota Madiun, Bhirawa
Memasuki akhir tahun 2020, tujuh jabatan kosong tingkat eselon II di Kota Madiun tampaknya akan segera terisi. Tahapan pengisian jabatan melalui sistem lelang tersebut mulai berjalan.

Panitia seleksi membuka pendaftaran lelang mulai, Selasa (1/12). Pengisian melalui mekanisme lelang tersebut diharapkan memunculkan pejabat yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

”Pelaksanaan lelang jabatan sudah kita mulai. Saat ini dalam tahapan pendaftaran. Persyaratan dan ketentuan sudah kami umumkan sejak kemarin Selasa (1/12),” kata Sekda Kota Madiun Rusdiyanto, Rabu (2/12).

Sekda yang juga selaku ketua panitia seleksi menyebut terdapat tujuh jabatan pimpinan tinggi pratama yang dibuka. Yakni, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Badan Pendapatan Daerah, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Ketujuh dinas dan badan itu sudah disesuaikan dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru yang rencananya mulai diterapkan pada 2021 mendatang.

Sekda menambahkan pengumunan dimulai 30 November hingga 4 Desember. Sedang, pendaftaran dimulai 1-5 Desember. Pengumunan dapat dilihat dan di-download di website Pemerintah Kota Madiun. ”Seleksi terbuka ini juga kita sosialisasikan ke OPD-OPD hingga kabupaten dan kota seluruh Jawa Timur,” imbuhnya.

Peserta memang tidak hanya dari lingkup Kota Madiun. Pejabat dari daerah lain juga diperbolehkan asal memenuhi syarat. Sekda menyebut setiap formasi minimal terdapat tiga pelamar.

Artinya, butuh 21 pelamar untuk tujuh jabatan yang dibuka itu. Peserta bakal mengikuti tahapan selanjutnya mulai seleksi administrasi hingga assessment. Panitia seleksi terbuka ini terdiri dari lima orang anggota. Selain Sekda Kota Madiun, terdapat Kepala BKD Kota Madiun dan tiga lainnya akademisi dari UNS.

”Ada jabatan yang baru kosong ada juga yang sudah cukup lama. Memang baru kita buka saat ini karena menunggu SOTK baru dan juga rekomendasi dari komisi ASN di Jakarta,”kata Sekda Rusdiyanto. [dar]

Tags: