Selisih P-APBD Besar Banggar Panggil SKPD

Karikatur APBDKota Batu, Bhirawa
Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran (Timgar) DPRD Kota Batu saat ini berusaha untuk meneliti satu persatu anggaran yang ada. Hal ini dilakukan karena terdapat selisih yang cukup besar dalam pengajuan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD). Beberapa SKPD terpaksa dipanggil untuk diperiksa di gedung DPRD, Sabtu (5/9).
“Setelah diteliti Dinas Pendidikan kan ada tambahan Rp. 1,9 milyar ternyata ada selisih Rp 902 juta, Protokol ada selisih Rp 287 juta, Bagian umum ada selisih Rp 44 juta, jadi harus diperiksa lebih teliti,” ujar Ketua Komisi C, Didik Mahmud, Sabtu (5/9)
Dalam pemeriksaan tersebut juga diketahui jika target perolehan pajak daerah terus mengalami peningkatan. Pajak daerah dalam APBD murni awalnya sebesar Rp 80 milyar. Kemudian ada penambahan target sebesar Rp 7 milyar. Namun dalam perkembangannya ada penambahan lagi dari pajak derah menjadi sebesar Rp 17 milyar.
“Penambahan ini dari hotel dan restaurant yang mulai nyicil membayar piutang pajak, begitu juga penambahan dari BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) juga sebagian pembayaran piutang PBB,” jelas Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso.
Dalam pembahasan dan pemeriksaan tersebut Banggar dan Timgar juga melakukan hearing dengan beberapa SKPD. Dan di antara yang dipanggil kemarin adalah Dinas Pendidikan dan Dinas Pengairan Bina Marga.
Dalam hearing dengan Dindik diketahui ada tambahan untuk SKPD ini sebesar Rp 1,9 milyar. Rincian tersebut antara lain adalah Rp 1,3 milyar untuk pembelian mebeler seluruh SMP Negeri di Kota Batu dan ditambah 2 SMP satu atap.
Selain itu tambahan dana ini dipergunakan untuk reward untuk para siswa SMA dan SMK yang memenangkan MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur beberapa waktu lalu. Sebagai hadiah para juara ini akan dikirim ke luar negeri.
Sementara itu, untuk Dinas Pengairan dan Bina Marga mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 7,6 milyar. Tambahan ini diperuntukkan untuk perbaikan drainase serta pembangunan plengsengan disamping beberapa program Musrenbang yang belum diakomodir. “Selain itu Banggar dan Timgar juga akan memanggil Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Bagian Umum dan Rumah Tangga,” jelas Punjul.  [nas]

Tags: