Sembilan Perusahaan Ajukan Penangguhan UMK 2015

7-foto C -Foto Karywawan perusahaan kopi PT Asal Jaya (2) copyKab Malang, Bhirawa
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Malang, siap mengawal pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2015. Karena masih ada perusahaan yang tidak memberikan kenaikan UMK, dan mengajukan penangguhan.
Ketua Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SPSI Kabupaten Malang Kusmantoro Widodo, Selasa (13/1), kepada wartawan mengatakan, besaran UMK 2015 di wilayah Kabupaten Malang sebesar Rp1.962.000 per bulan atau lebih tinggi dibanding 2014 yang cuma sebesar Rp1.635.000 per bulan. “Di Kabupaten Malang terdapat sembilan perusahaan yang telah mengajukan penangguhan pembayaran UMK,” terangnya.
Dari sembilan perusahaan tersebut, ia menjelaskan, di antaranya bergerak di sektor perkebunan, tekstil, dan perusahaan pengolahan kopi. Dan jika nantinya ada kesepakatan antara perusahaan dan karyawan terkait pembayaran di bawah UMK, maka SPSI tinggal memberikan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Timur.
Namun berdasarkan pengalaman sebelumnya, kata Kuswantoro, seperti karyawan perkebunan misalnya, gaji yang diterima dibawah UMK, tapi secara umum besaran nominal yang diterima di atas UMK. Dan selain itu, kebutuhan akan perumahan, listrik, dan air ditanggung oleh perusahaan, “Termasuk perusahaan memberikan garapan sepetak lahan, sehingga jika diakumulasi nilainya di atas UMK,” tegas dia.
Meski ada beberapa perusahaan yang mengajukan penangguahan, karena tak mampu bayar karyawannya sesuai UMK, tutur dia, maka hal ini yang terus kita lakukan pengawalan pada karyawan terebut. Dengan harapan,  agar di luar perusahaan yang mengajukan penangguhan, perusahaan mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sebab jika perusahaan tidak memberikan UMK sesuai dengan keputusan pemerintah, dkhawatirkan terjadi kesenjangan sosial diantara karyawan, yang berpotensi menimbulkan gejolak.
Secarah terpisah, Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Malang Hadi Mustofa mengharapkan agar perusahaan yang tidak mampu membayar sesuai UMK 2015, harus benar-benar melakukan kesepakatan dengan karyawannya.  “Jika tidak ada kesepakatan yang jelas, hal itu yang bisa menimbulkan masalah baru. Dan agar tidak terjadi permasalahan, maka anggota dewan juga akan ikut mengawal para karyawan pabrik yang perusahaannya telah melakukan penagguhan kenaikan UMK,” tuturnya. [cyn]

Keterangan Foto : Salah satu perusahaan kopi PT Asal Jaya Dampit, Kec Dampit, Kab Malang yang memperkejakan ratusan karyawan yang mayoritas perempuan. [cyn.Bhirawa]

Tags: