Adib Makarim
Tulungagung, Bhirawa
Pelaksanaan seminar dan deklarasi antiradikalisme aliran keagamaan yang berlangsung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Senin (15/2), dinilai tidak efektif. Masalahnya, yang diundang dan hadir dalam seminar tersebut kebanyakan berasal dari kalangan PNS, TNI dan Polri.
Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib Makarim MH, di sela-sela acara seminar menandaskan acara tersebut tidak efektif jika ditujukan untuk menangkal atau memberangus radikalisme. “Seharusnya yang diundang itu adalah masyarakat yang dinilai rentan melakukan tindakan-tindakan radikalisme. Bukan PNS, TNI atau Polri,” ujarnya.
Pantauan Bhirawa, acara seminar yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tulungagung dan Pemkab Tulungagung tersebut dihadiri kebanyakan dari kalangan PNS, TNI dan Polri. Sebagian undangan lainnya dari unsur ormas atau LSM yang akan menandatangani deklarasi antiradikalisme.
Menurut Adib Makarim, acara seminar akan lebih efektif dan berdaya guna jika yang diundang setidaknya adalah para siswa atau mahasiswa. “Mereka (siswa-siswa) dan mahasiswa sangat rentan juga disusupi paham radikalisme. Semestinya mereka itu yang diundang dalam acara seminar. Bukan PNS, TNI atau Polri yang nyata-nyata sudah paham terkait tindakan radikalime,” tuturnya.
Pembukaan acara seminar dan deklarasi antiradikalisme aliran keagamaan kemarin yang dihadiri Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi dan Wakil Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MSi itu sempat pula molor dari jam yang ditentukan. Pengunduran tersebut dikarenakan banyak undangan yang didapuk untuk menandatangani deklarasi antiradikalisme belum hadir.
Ketua MUI Tulungagung, KH Mahfud Hadi, pada Bhirawa, menyatakan acara seminar dan deklarasi antiradikalisme pelaksanaannya sudah pula molor dari yang direncanakan. “Kami berencana mengadakan seminar dan deklarasi sebulan lalu. Atau tepatnya sesudah ada kejadian bom Thamrim di Jakarta,” katanya.
Saat memberi sambutan, KH Mahfud Hadi kembali mengungkapkan terkait acara yang semestinya dilakukan sebulan lalu. Ia mengungkapkan pelaksaan seminar baru terlaksana kemarin karena bekerjasama dengan Pemkab yang harus memenuhi aturan birokrasi.
Sedang Bupati Syahri Mulyo berharap acara seminar dan deklarasi antiradikalisme aliran keagamaan dapat mencegah praktik radikalisme, utamanya di Tulungagung. Apalagi saat ini paham radikalisme di dunia tumbuh masif. [wed]
