Foto: ilustrasi
Pemprov Distribusikan BPOPP Triwulan I Tahun Ajaran 2019/2020
Pemprov, Bhirawa
Janji Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk memberikan pendidikan gratis berkualitas (Tistas) akhirnya ditunaikan. Hal itu seiring dengan telah didistribusikannya pencairan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) untuk SMA/SMK negeri di Jatim pada triwulan pertama tahun ajaran 2019/2020.
Pemprov Jatim memastikan bahwa dana BPOPP Tistas tersebut sudah masuk ke rekening masing-masing sekolah. Gubernur Khofifah mengatakan, BPOPP Tistas untuk SMA SMK Negeri Jatim telah cair di setiap sekolah.
“Alhamdulillah sudah dicairkan. Ini adalah salah satu wujud dari Tistas yang digulirkan Pemprov Jatim. Maka pesan saya buat anak-anakku, pelajar SMA/SMK negeri dan swasta se-Jatim belajar yang rajin,” kata Gubernur Khofifah.
Untuk diketahui, dana BPOPP Tistas triwulan pertama ini dicairkan langsung untuk 424 SMA negeri dengan total anggaran sebesar Rp 80,57 miliar. Sedangkan untuk SMK negeri di Jatim juga sudah dicairkan untuk 297 lembaga. Total anggarannya mencapai Rp 137,49 miliar. Anggaran tersebut bisa langsung digunakan oleh sekolah untuk membiayai kegiatan pendidikan di sekolah masing-masing.
Lebih lanjut dikatakan Khofifah, anggaran BPOPP Tistas ini sempat lama ditunggu pencairannya. Hal itu lantaran Tistas merupakan program yang baru pertama kalinya dijalankan di Jatim. Bahkan awal proses pencairan Tistas ini sempat menemukan kendala khususnya dalam masa pencairan BPOPP Tistas ini banyak sekolah yang belum mengirimkan nomor rekening. Padahal mekanisme pencairan BPOPP Tistas Jatim ini dilakukan langsung ke rekening sekolah.
“Kemarin ada kendala, saat kami evaluasi ternyata karena masih ada sekolah yang belum mengirimkan nomor rekening,” kata Khofifah.
Selain sekolah negeri, pencairan BPOPP untuk swasta kini tengah dalam proses penandatangan NPHD dan SPM. Ditegaskan Khofifah, Pemprov Jatim kini sedang menyiapkan program lanjutan Tistas yaitu pemberian BPOPP untuk Madrasah Aliyah.
Pemprov berencana memberikan subsidi SPP bagi MA swasta supaya bisa menikmati keringanan biaya sekolah sebagaimana diterapkan di SMA SMK negeri dan swasta di Jatim. Saat ini RAPBD tersebut menunggu proses pembahasan dengan DPRD.
“Kita juga merencanakan akan memberikan subsidi SPP Madrasah Aliyah. Insya Allah tahun ajaran baru bulan Juli tahun 2020. Sekarang sedang menunggu proses pembahasannya serta besaran alokasi anggarannya dengan DPRD Jatim,” kata Khofifah yang juga pernah menjabat Menteri Sosial RI dan Menteri Pemberdayaan Perempuan RI ini.
Program Pendidikan Tistas di Jatim ini merupakan program prioritas Pemprov Jatim yang juga menjadi salah satu janji kampanye Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Dardak.
Program tis tas ini selain bantuan SPP gratis di SMA – SMK negeri dan swasta di Jatim juga mendirikan SMK Pengampu yang menyiapkan bengkel atau laboratorium bagi SMK yang punya jurusan serumpun serta pemberian tunjangan untuk seluruh GTT dan PTT di bawah naungan Pemprov Jatim.
“Kami berharap, dengan program pendidikan gratis dan berkualitas di Jatim bisa meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim yang kini masih peringkat 15 nasional,” kata Khofifah.
Dalam pelaksanaan program Tistas ini bahkan Pemprov Jatim melakukan penyisiran di kampung-kampung untuk mendorong jika ada anak usia sekolah yang belum mendapatkan bangku sekolah diajak untuk melanjutkan pendidikan yang kini sudah gratis.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Hudiyono menambahkan, pihaknya tengah berupaya mempersiapkan regulasi program lanjutan BPOPP, yakni subsidi untuk MA. Hal itu penting dilakukan agar tidak ada kesalahan administrasi.
“Kami masih siapkan refrensi produk-produk hukumnya. Besok (hari ini) kami bersama Kanwil Kementerian Agama wilayah Jatim akan membahas soal (regulasi) nya. Masuk di post mana,” tutur HUdiyono.
Dikatakan Hudiyono, terkait pelaksanaan program lanjutan Tistas, pihaknya masih belum mendapatkan instruksi langsung dari Gubernur Khofifah. Karena itu, pihaknya belum bisa menyimpulkan teknis penganggarannya.
“Tapi kalau anggaran menurut bu gubernur siap, Dindik juga siap melaksanakan teknisnya. Kalau memang regulasinya juga mendukung. Kita juga perlu konsolidasi bersama Kemenag Jatim. Sehingga program, dan apa yang menjadi niat baik, juga bisa terealisasi dengan baik,” tandas dia.
Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof Akh Muzakki pun menyambut baik rencana subsidi SPP tersebut. Menurut dia, tidak sedikit anak-anak Jatim yang menempuh pendidikan di madrasah aliyah. “Kalau madrasah aliyah negeri kan menjadi urusan Kemenag, nah yang swasta karena warga Jatim menjadi urusannya Ibu Gubernur,” tuturnya.
Kendati begitu, pihaknya berharap agara rencana subsidi untuk MA swasta tersebut bisa dipersiapkan dan dipetakan secara matang dari awal. Pasalnya, selama ini madrasah aliyah swasta tidak banyak tersebut. Maka dari itu, ia menilai perhatian untuk MA swasta perlu lebih diperkuat. “Sehingga bisa mendukung terwujudnya Jatim Cerdas yang menjadi program gubernur,”urainya.
Pihaknya akan turut membantu pemprov dalam hal desain, implementasi dan manajerial. [tam.ina]
