Ujian dengan metode Computer Based Test (CBT) akan digelar di seluruh kabupaten/kota di Jatim tahun ini dan akan diikuti oleh siswa mulai jenjang SMP, SMA dan SMK.
Dindik Jatim, Bhirawa
Tidak hanya di Surabaya, tidak juga hanya SMK, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) online dipastikan akan semakin meluas. Tahun ini, ujian dengan metode Computer Based Test (CBT) akan digelar di seluruh kabupaten/kota di Jatim dan akan diikuti oleh siswa mulai jenjang SMP, SMA dan SMK.
Kepala Dinas Pendidikan Jatim Dr Harun MSi mengatakan, Kemenbuddikdasmen memperluas pola pelaksanaan UN CBT. Semua sekolah berhak mendaftarkan diri sebagai penyelenggara jika merasa sudah mampu untuk melaksanakan. “Jika sarana di sekolah sudah memadahi seperti komputer dan jaringannya, maka silakan mendaftar. Kami akan memfasilitasi pengajuaannya dan nanti akan ada verifikasi,” kata Harun saat dihubungi, Minggu (1/2).
Harun menjelaskan, syarat sekolah untuk bisa menyelenggarakan UN CBT di antaranya memiliki petugas komputer di laboratorium, memiliki komputer client di sekolah yang jumlahnya memadahi. Perbandingan jumlah peserta UN dengan ketersediaan komputer paling tidak memenuhi satu banding tiga. “Kalau jumlah peserta UN 120 orang, maka jumlah komputer yang tersedia minimal 40 unit,” jelasnya.
Selain sarana, ada sejumlah persyaratan administrasi yang juga harus dipenuhi sekolah. Harun menyebutkan, kepala sekolah harus membuat pernyataan kesiapan yang diketahui oleh Dindik setempat dengan dilampiri spesifikasi teknis komputer di laboratorium yang sesuai syarat Puspendik. Sekolah juga harus melihat perkembangan psikologi siswa yang akan melaksanakan UN CBT.
Selain itu, kepala sekolah bersama dengan pengurus komite sekolah yang mewadahi aspirasi wali murid, khususnya murid calon peserta UN CBT, membuat pernyataan sikap yang intinya menerima apapun hasil ujian tersebut jika nanti hasilnya tidak sebaik dari peserta yang melaksanakan UN berbasis LJUN (Lembar Jawaban Ujian Nasional). “Yang perlu ditekankan, Jatim siap melaksanakan UN CBT dan yang berbasis LJUN,” tandasnya
Harun menambahkan, saat ini, sekolah yang sudah dipastikan mengikuti UN CBT terdapat 198 lembaga. Sekolah-sekolah tersebut merupakan pilot project yang ditunjuk Puspendik dan tersebar di 38 kabupaten/kota se-Jatim. Pelaksana UN CBT di Jatim terdiri atas 57 SMP, 70 SMA, dan 71 SMK. Rinciannya, 160 sekolah negeri dan 38 sisanya merupakan swasta.
“Sekolah yang tidak ditunjuk dan tidak mengajukan menyelenggarakan UN CBT tetap melaksanakan UN seperti tahun-tahun sebelumnya dengan Paper Based Test (PBT),” kata dia kemarin.
Alasan Puspendik Kemendikbud menunjuk sekolah tersebut karena infrastruktur jaringannya dianggap paling siap. Selain itu, lanjut Harun, sekolah itu merupakan eks Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).
Alumnus Lemhanas 2008 ini menyatakan, jumlah sekolah penyelenggara CBT di Jatim ini masih bisa bertambah karena Puspendik membuka kesempatan untuk sekolah yang merasa siap. Namun, sekolah yang ingin mengajukan diri menyelenggarakan UN CBT harus cepat. Maksimal pertengahan Februari sudah tuntas. Hal ini cukup beralasan karena dalam waktu dekat akan ada verifikasi dan validasi laboratorium komputer yang dimiliki sekolah dari tim bentukan Puspendik.
Harun menyebutkan, jadwal pelaksanaan UN CBT untuk jenjang SMA dimulai 7 April sampai 15 April 2015. Jenjang SMK dilakukan 13 April sampai 16 April 2015. Sementara, tingkat SMP dimulai 4 Mei sampai 7 Mei 2015. “Dalam satu hari UN CBT bisa digelar sampai tiga gelombang dengan jam yang berbeda,” kata Harun.
Sementara itu, Kabid Pendidikan Dasar Dindik Surabaya Eko Prasetyaningsih mengatakan, saat ini pihaknya masih mengkaji dan menganalisis UN CBT. Hal ini diperlukan agar sistem baru ini benar-benar dipahami semua elemen pendidikan di Surabaya, mulai dari siswa, guru, wali murid (komite) hingga Dewan Pendidikan. “Kita perlu sosialisasi dulu ke mereka lalu mengkaji dan menganalisis untuk memutuskan apakah akan memakai UN CBT atau tidak,” kata Eko.
Menurut Eko, persoalan UN ini harus ditangani serius dan melibatkan semua pihak agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “UN biasa saja kita harus sosialisasi kemana-mana. Apalagi UN CBT ini, tentu harus lebih intensif,” tegas perempuan yang juga Humas Dindik Surabaya ini.
Terkait SMK yang sebelumnya sudah dipersiapkan untuk UN Online, Dindik juga belum bisa memutuskan. Kabid Pendidikan Menengah Dindik Surabaya Sudarminto juga masih menganalisis hal ini. “Persoalannya tidak sesederhana itu. Jadi kami perlu menganalisis dulu,” katanya.
Sebelumnya Surabaya sudah lebih dulu ditetapkan sebagai pilot project UN SMK online. Seluruh SMK di Surabaya sudah dipersiapkan untuk itu. Bahkan perangkat IT sudah dicek Tim Kemendikbud. Tetapi pelaksanaan uji petik diundur hingga hari ini belum terlaksana. Padahal perangkat IT seluruh SMK Surabaya sudah dipersiapkan.
Malang Terkendala Infrastruktur
Sementara itu pelaksanaan UN online tingkat SMA/SMK di Kota Malang masih terkendala infrastruktur. Pasalnya tidak semua sekolah memiliki perangkat komputer yang cukup untuk pelaksanaan UN yang dijadwalkan pada April itu.
Kepala SMA Negeri 8 Malang M Sulthon menjelaskan jika tidak semua sekolah memiliki perangkat komputer yang memadai, ini tentunya akan menjadi kendala tersendiri. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pengawas yang dituntut mampu menguasai komputer jika dalam ujian nanti terjadi gangguan teknik. Mereka harus mampu membantu membetulkan perangkatnya.
“Ada beberapa persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan UN secara online, tidak semua SMA punya perangkat komputer sesuai dengan jumlah siswa kelas tiga, keterbatasan SDM pengawas dan persiapan peserta,”tutur Sulthon yang mantan Kepala SMA Negeri 3 Malang itu.
Perangkat komputer bagi SMK dinilai dia sudah lebih siap, sedangkan untuk SMA tidak ada yang memiliki komputer dengan jumlah yang memadai. Tetapi masih ada solusi dengan memberikan kemudahan bagi siswa untuk membawa laptop sendiri.
“Kalau boleh membawa laptop sendiri satu masalah sudah bisa terselesaikan, karena semua siswa pasti memiliki laptop, tinggal diprogram koneksinya saja. Persoalannya hanya dibutuhkan pelatihan bagi calon peserta UN online. Ini masih cukup waktu, berarti yang masih ada kendala pada pengawasnya saja, karena mau tidak mau para pengawas juga harus mahir IT, “tambahnya.
Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Malang Tri Suharno, mengutarakan UN tahun ini dipastikan akan menggunakan sistem CBT di seluruh SMA di Kota Malang. Dengan cara online ini akan menutup celah siswa untuk saling contek atau mencontoh temannya, sehingga pelaksanaan UN online hasilnya akan lebih murni. “Semua SMA negeri di Kota Malang akhirnya bersedia menggelar UN online karena persyaratan pelaksanaan ujian tersebut diringankan. Tak harus menggunakan PC,” katanya.
Ketua MKKS Kejuruan Wadib Suudi menambahkan ada 17 SMK yang siap UN online. Apalagi untuk SMK 4, menurut dia, tidak ada kendala pelaksanaan UN online karena di sekolah ini, sudah pernah digunakan untuk tempat ujian PNS secara online. “Saya kira kalau di SMK 4 sudah tidak ada persoalan, intinya kami sudah siap untuk melaksanakan UN online,”tuturnya. [tam,mut]
