Sekolah gratis (dibiayai pemerintah propinsi) di Jawa Timur, akan dimulai tahun ajaran 2019. Gubernur terpilih Khofifah Indarparawansa, baru akan dilantik bulan Pebruari, berjanji akan memulai program “tistas.” Pendidikan gratis berkualitas, bebas biaya SPP SMU dan SMK. Berlaku di semua sekolah, negeri maupun swasta. Beberapa daerah (kabupaten dan kota) yang mem-batal-kan sekolah gratis, bisa dimulai lagi. Sehingga angka putus sekolah bisa dicegah.
Namun masih diperlukan inovasi bantuan modal kerja siswa miskin untuk menyokong perekonomian keluarga. Sebab, putus sekolah bukan hanya disebabkan tidak mampu membiayai sekolah. Melainkan kemiskinan struktural keluarga. Banyak anak usia sekolah harus bekerja menopang perekonomian keluarga. Bahkan tak jarang bekerja pada jenis pekerjaan berat orang dewasa. Sekaligus tidak terlindungi peralatan kerja memadai.
Angka murid kelarga miskin (gakin) tahun 2017, diperkirakan meliputi 17 juta-an peserta didik. Sejumlah itu pula yang mesti diwaspadai rawan putus sekolah. Kemiskinan keluarga menjadi alasan utama, bagai tragedi yang selalu nampak di depan mata. Anak-anak terpaksa meninggalkan bangku sekolah untuk menyokong perekonomian keluarga. Sebagian bekerja pada jenis pekerjaan berat orang dewasa.
Berdasar data Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) tahun ajaran 2016/2017, angka putus sekolah masih cukup tinggi. Lebih dari 187 ribu anak-anak usia 7 hingga 18 tahun, tidak dapat melanjutkan pendidikan. Bahkan ada yang tidak namapak lagi di sekolah sejak kelas 1 SD. Paling rawan terjadi pada jenjang pendidikan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Jumlahnya mencapai 72 ribu lebih siswa, setara dengan 39% dari total angka putus sekolah.
“Dominasi” putus sekolah SMK cukup memprihatinkan. Karena selama satu dekade terakhir pemerintah meng-geber pembangunan SMK. Termasuk di pesantren. Minat masuk SMK di berbagai daerah juga mengalami peningkatan sangat pesat. Selain siap kerja, lulusan SMK juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Sangat banyak alumni SMK berhasil masuk perguruan tinggi negeri, sesuai jurusan secara linier. Serta memperoleh beasiswa belajar ke luar negeri.
SMK juga didirikan bekerjasama dengan pesantren. Saat ini lebih dari 200 lembaga SMK Negeri Pesantren telah menerima peserta didik, sejak empat tahun silam. Meliputi berbagai program studi. Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo, menyatakan komitmennya dengan memulai pendirian SMK Negeri “mini” di pesantren. Propinsi ini memang memiliki pondok pesantren terbanyak di Indonesia. Diperkirakan tak kurang dari enam ribu pesantren tersebar di 38 kabupaten/kota.
Bekerjasama dengan pesantren sejak lama di-inginkan oleh masyarakat. Bahkan sejak tahun 2008 beberapa pondok pesantren telah memiliki SMK Negeri maupun Madrasah Aliyah Negeri (MAN, setara SMU). Misalnya, pesantren Ihya’ Ulumiddin di Singojuruh (Banyuwangi), dan SMKN 1 pesantren Walisanga di Tuban. Sedangkan pesantren Nurul Jadid, Paiton (Probolinggo), dan pesantren di Tambakberas (Jombang) sudah meluluskan ribuan peserta didik MAN.
Hebatnya, SMKN 1 Walisanga Tuban (di dalam pesantren) yang memilih program studi Kehutanan. SMK Negeri Walisanga di Tuban merupakan wujud realisi kerjasama antara Kementerian Kehutanan dengan Kemendiknas. Core kurikulum berbasis kehutanan plus keagamaan. Sedangkan modul pembelajaran meliputi program normatif, adaptif dan produktif. Tingkat kompetensi (kelulusan) SMK Negeri Walisanga mencapai 95%.
Pendidikan SMTA merupakan mandatory pemerintah propinsi. Tercantum dalam matriks lampiran UU Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah. Tetapi upaya pendirian SMTA bersama masyarakat, akan sis-sia, manakala masih terkendala kemiskinan struktural masyarakat.
Maka dibutuhkan fasilitasi Pemerintah Propinsi sebagai penanggungjawab pendidikan SMTA. Juga keberanian Gubernur memulai bantuan modal kerja siswa gakin.
——— 000 ———
