Sepuluh Fraksi Sepakat Menerima Namun dengan Catatan

22-LKPjDPRD Jatim, Bhirawa
Sepuluh Fraksi di DPRD) Jatim akhirnya menerima hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur tahun 2013 di rapat Paripurna DPRD Jatim. Namun sejumlah fraksi memberikan catatan kepada gubernur  agar kekurangan dalam kinerjanya segera dilakukan perbaikan.
Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim, Badrut Tamam, S.Psi mengatakan Fraksi PKB mengapresiasi dan menerima LKPj Gubernur pada 2013 dimana dalam pembahasannya oleh Panitia Khusus (pansus) sangat kondusif dan penuh keterbukaan sehingga menghasilkan pemahaman LKPj 2013 yang cukup komprehensif.
“Pada dasarnya dalam LKPj 2013 ini dipandang cukup memuaskan karena memberikan Gubernur Jatim yang telah mampu menjaga capaian makro ekonomi, menjaga stabilitas keamanan, dan dinamikan politik di masyarakat Jatim. Namun PKB tetap meminta kepada pemprov Jatim dapat meningkatkan dan mewujudkan perekonomian bagi masyarakat miskin di Jatim,” paparnya.
Lebih lanjut untuk pertumbuhan ekonomi di Jatim harus dilakukan pemerataan semua kepada masyarakat Jatim. Salah satunya memastikan peningkatan pertumbuhan sektor pertanian sebagai katup penyangga pemerataan dan stabilitas perekonomian, sosial dan politik.
Selanjutnya, untuk pergeseran tentang kemandirian ketahanan pangan ini pemprov Jatim harus melakukan pergeseran paradigma kebijakan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini tidak hanya mensyaratkan kapasitas produksi pangan yang memadai tetapi juga kemampuan distribusi atau pemerataan surplus pertanian.
“Dengan perubahan paradigma kemandirian pangan ini diharapkan kebutuhan pangan semua keluarga di Jatim dapat dipenuhi setiap saat untuk menuju hidup yang sehat dan produktif,” ujarnya.
Sementara itu Juru Bicara fraksi PAN, Drs H Sudono Syueb mengatakan fraksi PAN dapat menerima LKPj gubernur akhir tahun anggaran 2013. Meski begitu, ada beberapa yang harus diperhatikan gubernur pada LKPj 2013 yakni terus melakukan perbaikan kinerja pemerintahan dengan melaksanakan evaluasi kinerja kepada semua SKPD secara periodik.
Catatan  lain, Pemprov Jatim harus mengatasi secara tepat dan terukur dalam segala peristiwa bencana, peningkatan kualitas pendidikan, mengatasi kemiskinan, membuka kesempatan kerja, melakukan reformasi birokrasi dengan mengadakan pengembangan kelembagaan Pemprov Jatim.
Sementara itu Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Jatim, H Hery Prasetyo, S.Pd mengatakan Fraksi Partai Demokrat Jatim menerima LKPj Gubernur 2013 ini karena pembahasan LKPj 2013 telah memenuhi prosedur, mekanisme dan sesuai kaidah yuridis yang diamanatkan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Namun fraksi Demokrat perlu memberikan catatan yang perlu diperhatikan yaitu masalah pertumbuhan ekonomi di Jatim harus lebih merata lagi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan serta perbaikan sarana, prasarana termasuk terkait tenaga kesehatan di Jatim seperti menempatkan para dokter di seluruh pelosok pedesaan di Jatim.
Sementara itu Gubernur Jatim, Soekarwo mengatakan Pemprov Jatim dapat meningkatkan capaian terhadap lima indikator kinerja utama.
“Dari pengamatan kami, lima kinerja utama. Dan untuk  sasaran utama ada dua, mengenai masalah kemiskinan dan penganguran. Terhadap kedua masalah ini, apa yang disampaikan oleh frraksi-fraksi pada prinsipnya sejalan dengan aspirasi rakyat,” ujarnya.
Dia mencontohkan, seperti halnya menyangkut masalah perburuhan, apa yang disampaikan oleh seluruh anggota fraksi sejalan dengan aspirasi yang disampaikan oleh para buruh yang melakukan demonstrasi beberapa waktu lalu.
Pakde Karwo berharap dengan jawaban  dari LKPj Gubenur tahun 2013
ini diharapkan mendapat respon positif dari segenap anggota dewan secara keseluruhan dan ditetapkan menjadi keputusan DPRD, dengan subtansi pokok berupa catatan rekomendasi perbaikan kerja yang mencakup bidang dan sektor sebagai amanat yang harus ditindaklanjuti oleh jajaran Pemprov Jatim.  [cty]

Tags: