Sepuluh Fraksi Sepakat Raperda Mihol Jadi Perda

30-paripurnaDPRD Jatim, Bhirawa
Meski Gubernur Jatim, DR H Soekarwo Mhum keberatan terhadap keberadaan Raperda tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Mihol) menjadi Peraturan Daerah (Perda), karena dianggap kewenangan memberikan sanksi ada di wilayah kabupaten/kota,  namun tak membuat para fraksi di DPRD Jatim mundur. Sebaliknya, sepuluh Fraksi di DPRD Jatim berharap agar Raperda Mihol jadi Perda.
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Saleh Ismail Mukadar  menegaskan Fraksi PDIP mendukung ditetapkan raperda Peredaran Minuman Beralkohol menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Kami meminta kepada anggota balegda agar tetap membahas dan menyelesaikan raperda Peredaran Minuman Beralkohol menjadi Peraturan Daerah (Perda),” ujarnya, Kamis (22/5).
Ia menjelaskan raperda alkohol ini penting dijadikan perda karena perda ini nanti dapat menjaga ketertiban umum khususnya perlindungan terhadap masyarakat.
Lebih lanjut dengan adanya perda ini diharapkan akan memberi sanksi administrasi dan pidana yang akan memberi efek jera kepada pelaku, baik pembuat maupun mereka yang mengkomsumsi.
Sementara itu Juru bicara Fraksi Golkar HM Muchtar SIP, MBA mengatakan Raperda Peredaran Minuman Beralkohol menjadi Peraturan Daerah (Perda) agar tetap dilanjutkan pembahasannya, karena perda nantinya juga berlaku mengikat bagi pengusaha, elemen masyarakat, dan Pemda di kabupaten/kota di Jatim.
“Yang pasti dengan perda ini ada upaya provinsi untuk turut mengendalikan yang fokusnya pada wilayah produksi dan peredarannya, sehingga peredaran tidak menjadi meluas dan pelanggaran dapat ditekan seoptimal mungkin,” ujarnya.
Sedang, Juru Bicara Fraksi PKS, H, Riyard Rosyadi mengatakan raperda inisiatif tentang Peredaran Minuman Beralkohol menjadi Peraturan Daerah (Perda) agar tetap dilanjutkan pembahasannya, namun dengan catatan yang perlu diperbaiki dan pendalaman secara komprehensif, khususnya terkait dengan penguatan dasar yuridis normatifnya.
Lebih lanjut khusus terkait dengan penguatan dasar. Yuridis normatifnya yaitu dengan pokok materinya atau membatasi materi yang akan diatur, yakni khusus mengatur kewenangan provinsi pada kewenangan mengkoordinasikan dan penertiban SIUP produksi dan peredaran minuman beralkohol dan masalah kewenangan koordinasi.
“Maka itu Fraksi PKS perlu adanya perbaikan dan pembenahan menyeluruh baik mulai materinya hingga sanksi yang diterapkan dalam perda tersebut,” ujarnya.
Terpisah, Ketua Badan Legislatif (Banleg) DPRD Jatim, Zainal Arifin mengaku dewan tidak akan berhenti memperjuangkan Raperda Peredaran Minuman Beralkohol (Mihol) untuk menjadi Perda. Sebaliknya, Anang-panggilan akrab Zainal Arifin menuding Biro Hukum Pemprov Jatim tidak memberikan informasi utuh terkait kepentingan peraturan daerah (perda) tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, sehingga Gubernur menganggap usulan raperda ini sebagai hal yang tidak urgen.
Bahkan Anang mengaku  sikap gubernur jelas-jelas tidak mementingkan persoalan kenyamanan rakyat. Tidak itu saja, Politisi Partai Golkar ini menilai, adanya penolakan terhadap Perda miras ditengarai ada kepentingan lain dibelakangnya. “Ini karena masukannya minimal dari Biro Hukum ke Gubernur,  tidak utuh, akhirnya membuat sikap eksekutif berseberangan dengan dewan,” ujar Zainal. [cty]

Tags: