Anggota Fraksi Keadilan Bintang Nurani (FKBN) DPRD Jatim Mathur Husyairi
DPRD Jatim, Bhirawa
Program Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas) Pemrov Jatim yang termasuk di dalamnya pemberian dua stel seragam abu-abu dan pramuka gratis untuk jenjang SMA SMK rupanya tak berjalan mulus.
Gagalnya pengadaan seragam gratis ini membuat Anggota Fraksi Keadilan Bintang Nurani (FKBN) DPRD Jatim Mathur Husyairi, berang. Pasalnya, tujuan awal seragam gratis yang ingin membantu masyarakat meringankan beban orang tua justru batal.
Mathur yang juga Mantan Aktivis Antikorupsi ini mendesak Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk mengevaluasi dinas terkait. Sebab, program Cettar ini terlihat tidak didukung oleh dinas-dinas. “Dinas pendidikan, ULP dan Biro Administrasi Pembangunan ini harus dievaluasi semua oleh Gubernur. Jangan sampai kemudian Nawa Cita dan Cettarnya Gubernur ini tidak didukung oleh OPD yang bersangkutan. Karena yang dirugikan pasti masyarakat jatim dan dunia pendidikan kita yang jadi korban,” katanya, Selasa (8/10).
Mathur juga membeberkan bahwa dalam pantauannya masih ada sekolah yang masih menjual seragam dengan dalih koperasi. “Nah, berhubung ini sudah kedaluwarsa waktunya, apalagi ini mendekati semesteran tentu akan menjadi sangat mubadzir sekali kalau dipaksakan,” imbuhnya.
Meski demikian, Mathur pun mengaku senang bahwa lelang seragam gratis batal lagi. Pihaknya menyarankan anggaran yang ada ini diperuntukkan untuk hal yang lebih bermanfaat. Tapi, lanjut dia, masalahnya P-APBD sudah selesai dan akan menjadi SILPA tentunya. “Ketika ini dibatalkan kedua kalinya saya senang. Lebih baik anggaran yang ada ini diperuntukkan untuk yang lain,” ujarnya.
Kedepan, tambah Mathur, pihaknya akan meminta semua lembaga pendidikan yang dibawah naungan Pemprov, terutama SMA/SMK sudah tidak ada lagi seragam yang disiapkan untuk beli di sekolah.
Ia mengambil contoh kasus, di salah satu SMA negeri di Surabaya ini seragam yang disiapkan untuk siswa baru ini dipesan khusus dari pabrik. Mathur menduga bahwa hal itu dilakukan untuk mengakali agar belanjanya ke sekolah atau koperasi sekolah.
“Jadi memang tidak bisa dicari dipasaran. Ketika kita mencari di pasar manapun itu saya survey di bilang sama toko ndak ada cari kain ini. Khusus dipesan di pabrik. Jadi memang ini diakali agar belanjanya ke sekolah atau koperasi sekolah,” ungkapnya.
“Saya berharap penerimaan siswa baru ini zero dari pungli karena sudah TisTas, termasuk seragam,” tambahnya. [geh]
