Foto: ilustrasi
Surabaya, Bhirawa
Kritik terkait rencana Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya meluncurkan program seragam gratis terus bermunculan. Program ini bahkan ditengarai akan menjadi alat politik untuk menarik simpati masyarakat menjelang Pemilukada (Pilkada) Surabaya.
Ketua Hotline Pendidikan Surabaya Isa Anshori menuturkan, usulan program yang dibuat secara tiba-tiba itu patut dipertanyakan. Apalagi seragam gratis untuk semua siswa baru tidak ada nilai urgensinya. “Sekarang yang perlu ditanyakan, kenapa ini dibuat secara tiba-tiba. Padahal di pengajuan anggaran sebelumnya tidak ada,” tutur Isa saat dikonfirmasi, Senin (7/9).
Mantan Ketua Dewan Pendidikan Surabaya ini menegaskan, peluncuran program seragam gratis ini sangat mudah ditafsir memiliki kepentingan politis. Tujuannya jelas, untuk mengekalkan trah kepemimpinan lama di Kota Surabaya. “Dalam situasi seperti ini, jangan mudah membuat program yang bisa ditafsir masyarakat macam-macam. Apalagi dengan anggaran yang besar dan tidak jelas urgensinya,” ungkap Isa.
Seperti diketahui Dindik Surabaya mengajukan anggaran untuk bantuan operasional satuan pendidikan pada 2016 sebesar Rp 731 miliar. Dari yang hanya Rp 438 miliar pada 2015. Ada tiga komponen tambahan yang membuat anggaran itu membengkak, yakni komponen seragam sekolah sebesar Rp 90 miliar, buku K-13 Rp 165 miliar dan tambahan Bopda SMP sebesar Rp 20 miliar dengan masing-masing siswa Rp 10 ribu. Seragam gratis ini akan diberikan pada semua siswa baru, mulai kelas I SD, VII SMP, dan X SMA/SMK.
Isa menuturkan, sejauh ini siswa yang berasal dari kalangan menengah ke atas telah tercukupi hidupnya. Kalau memang anggaran pendidikan berlebih, menurutnya yang perlu diperluas adalah perhatian terhadap siswa mitra warga. Kalau selama ini mitra warga hanya mendapat kuota lima persen, bisa saja ditambah menjadi 10 persen. “Saya kira itu akan lebih efektif. Karena selama ini kewajiban sekolah swasta menerima siswa mitra warga juga tidak jelas,” tutur dia.
Di sisi lain, alasan Dindik Surabaya terkait antisipasi pungutan liar atau pungli di sekolah dengan dalih pembelian seragam juga tidak tepat. Sebab, selama ini setiap ada laporan pungli seragam, dinas tidak pernah mengakui dengan alasan beragam. “Kalau dulu tidak mengakui ada pungli, sekarang bilang antisipasi pungli kan tidak konsisten namanya,” tandasnya.
Kepala Dindik Surabaya Ikhsan sebelumnya telah mengungkapkan, rencana peluncuran program telah dipikirkan lama. Bahkan tidak hanya untuk sekolah baru. Melainkan rencana semula untuk seluruh siswa di Surabaya. Tetapi karena anggaran tidak mencukupi, maka hanya dibatasi untuk siswa baru. “Anggaran yang lain bisa digunakan pengembangan mutu pendidikan,” tutur dia.
Sayangnya, alasan Ikhsan ini dibantah anggota DPRD Surabaya Reni Astuti. Dalam rapat banggar KUA PPAS 2016 program itu sudah direspon serius. Pihak dewan menyarankan untuk menghapusnya karena alasan tidak efektif. “Di samping itu, penganggaran seragam gratis untuk siswa baru ini juga mendadak. Karena dalam pengajuan KUA PPAS sebelumnya hanya untuk siswa mitra warga,” tandasnya. [tam]
