Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat memberikan pengarahan dalam apel pagi di halaman Kantor Gubernur Jatim.
Harus Tuntaskan 15 Desember
Pemprov Jatim, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memberikan peringatan kepada seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkungan Pemprov Jatim terkait serapan anggaran. Sebab per 8 Desember 2017, serapan anggaran pemprov baru 81,45 persen padahal per 15 Desember nanti harus sudah tutup buku.
“Per tanggal 8 Desember kemarin penyerapan anggaran kita baru 81,45 persen. Untuk itu saya minta tanggal 15 Desember besok harus selesai semua dan tanggal 20 Desember masuk di sekretariat,” kata Pakde Karwo, sapaan karib Gubernur Soekarwo, saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Gubernur Jatim, Senin (11/12).
Berdasarkan data yang didapat Bhirawa, memang ada beberapa OPD yang serapan anggarannya di bawah 70 persen. Diantaranya, Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air sebesar 69,84 persen, Dinas Kelautan dan Perikanan 69,81 persen, Badan Pendidikan dan Pelatihan 69,76 persen (selengkapnya lihat tabel)
Pakde Karwo mengatakan, selama ini penyerapan angaran di Pemprov Jatim berkisar 94-95 persen. Untuk itu, ia meminta para pimpinan untuk mengecek setiap laporan, jangan hanya sekedar tandatangan. Hal ini dikarenakan 50 persen lebih keberhasilan organisasi ditentukan leadership, maka penguasaan peraturan harus dikuasai betul.
“Saya minta dua jam setiap hari untuk belajar baik peraturan maupun pengembangan disiplin di biro, staf ahli, asisten. Serapan anggaran pemprov harus seperti tahun-tahun sebelumnya yakni dikisaran 94 hingga 95 persen,” pesannya.
Dalam kesempatan itu, Pakde Karwo juga menyampaikan beberapa permasalahan lainnya. Seperti bencana alam di Kabupaten Pacitan. Pakde Karwo meminta para pegawai di lingkungan Pemprov Jatim untuk mendoakan agar tidak ada lagi bencana di tahun ini dan semoga di tahun depan bencana lebih sedikit. “Kata ahli tasawuf, musibah adalah bentuk ujian agar kita lebih dekat Allah SWT,” katanya.
Menurutnya, saat ini alam semakin sulit diprediksi. Untuk itu harus dibuat model penyelesaian bencana seperti pembangunan rumah rusak oleh pemerintah serta pengurusan tanah dan jalan oleh pemkab/pemkot. Pemprov Jatim juga memberikan tunjangan hidup sebesar 900 ribu rupiah/jiwa/bulan bagi masyarakat yang rumahnya rusak dan tidak bisa bekerja. “Jangan sampai masyarakat merasa sepi di tempat ramai, jadi negara harus hadir untuk mengurus,” pesannya.
Pesan lain yang disampaikan Pakde Karwo dalam apel kali ini adalah beberapa permasalahan di tahun 2018-2022 mendatang. Pertama soal bonus demografi, dimana pada tahun 2017 nanti jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 69,60 persen. Sehingga program mendasar yang harus dilakukan adalah soal kesehatan dan SDM/pendidikan. Kedua hal ini harus dilakukan terutama di wilayah tapal kuda.
Masalah lainnya adalah sebanyak 36,49 persen penduduk di sektor pertanian hanya menyumbang 13,31 persen PDRB Jatim, sehingga inflasi di pedesaan tinggi. Hal ini dikarenakan sebagian besar petani masih menjual gabah kering panen, sehingga ke depan mesin giling dan packaging harus ada di desa. “Soal ini kita dijadikan pilot project nasional,” katanya.
Di akhir sambutannya, Pakde mengingatkan ASN untuk netral dalam pilkada. Ia meminta pegawai membaca surat kabar yang netral serta mengingatkan pegawai untuk tidak jadi tim sukses. “Saya pun sebagai gubernur harus netral karena sebagai penyelenggara pilkada yang baik, dan kenetralan ini menjadi jati diri pegawai,” tegasnya. [iib]
Serapan Anggaran OPD Pemprov Jatim
Serapan mencapai 90 persen
Badan Penghubung Daerah Provinsi di Jakarta Serapan 92,96 persen
Dinas Koperasi dan UKM Serapan 90,73 persen
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Serapan 90,04 persen
Serapan Rata-rata Dikisaran 80 persen
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Serapan 89,55 persen
Bakorwil II Bojonegoro Serapan 89,03 persen
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Serapan 88,99 persen
Biro Hukum Serapan 88,89 persen
Bakowil I Madiun Serapan 88,04 persen
Badan Kepegawaian Daerah Serapan 87,86 persen
BPBD Serapan 87,79 persen
UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati-Lawang, Serapan 87,29 persen
Biro Humas dan Protokol Serapan 85,61 persen
Inspektorat Provinsi Serapan 85,03 persen
Serapan Anggaran di bawah 70 persen
Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air Serapan 69,84 persen
Dinas Kelautan dan Perikanan Serapan 69,81 persen
Badan Pendidikan dan Pelatihan Serapan 69,76 persen
RSU dr Soedono Madiun Serapan 68,40 persen
Dinas Perhubungan Serapan 67,92 persen
Dinas PU Bina Marga Serapan 66,68 persen
Bakorwil V Jember Serapan 66,34 persen
Biro Administrasi Perekonomian Serapan 65,22 persen
Biro Administrasi Pembangunan Serapan 62,51 persen
Biro Administrasi Pemerintahan dan Otoda Serapan 59,91 persen
Rumah Sakit Mata Masyarakat Jatim Serapan 51,80 persen
RSU Karsa Husada Batu Serapan 34,83 persen
