Foto Ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memberikan penjelasan belum tercapainya target realisasi belanja daerah Jatim selama lima tahun terakhir kepemimpinannya.
Pakde Karwo sapaan akrabnya Gubernur Jatim menegaskan, bahwa capaian penyerapan anggaran selama ini selalu berada di atas 90 persen. Angka tersebut merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia.
“Serapan 95 persen adalah yang paling logis di Indonesia saat ini. Sangat logis, justru kalau kelebihan (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan/Silpa) di atas 10 persen itu yang tidak logis,” tegas Pakde Karwo ditemui usai paripurna, Senin (12/11).
Dijelaskannya Jatim memang menjadi salah satu provinsi dengan tingkat realisasi APBD cukup tinggi. Misalnya, apabila dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta.
Pada 2017, penyerapan DKI Jakarta hanya sebesar 83,83 persen. Dari total anggaran sebesar Rp 71,89 triliun, penyerapan APBD 2017 hanya mencapai Rp 51,82 triliun.
Pakde Karwo pun memberikan penjelasan, masih belum tercapainya target realisasi pendapatan tersebut. Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah nilai lelang yang terkadang berada di bawah rencana anggaran.
“Kalau capaiannya masih di angka 94-95 persen itu bagus. Sebab, kalau ada nawar dengan lelang, kan jadi tidak pas dengan (rencana) lelangnya. Sementara, kalau ada yang rendah, kan harus diterima. Sehingga menjadi lebih (anggarannya),” kata Pakde Karwo.
Meskipun serapan anggarannya belum mencapai 100 persen, tren pertumbuhan ekonomi di Jatim memiliki kencederungan di atas rata-rata pertumbuhan nasional.
Pada 2018 untuk semester 1 misalnya, pertumbuhan ekonomi di Jatim mencapai 5,57 persen. Sementara, untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia baru mencapai 5,06 persen.
Sebelumnya, fraksi – fraksi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Gubernur Jatim 2014-2019, Sabtu (10/11) pada Sidang Paripurna di DPRD Jatim.
Di mana Fraksi PKB Jatim, dalam laporannya mengkritisi belum tercapainya target belanja Pemprov Jatim. Apakah hal tersebut terkait dengan faktor eksternal atau karena kurang matangnya perencanaan yang disusun oleh pemerintah.
“Hal ini penting untuk dipertanyakan karena realisasi belanja daerah sangat terkait dengan rencana pembangunan yang disusun sebelumnya, baik dalam dokumen RPJMD maupun RKPD,”ujar anggota Fraksi PKB Hj Salimah Hadi.
Memang, dalam lima tahun terakhir, target realisasi belanja Pemprov Jatim belum mencapai seratus persen. Misalnya, pada 2017 silam, realisasi belanja baru ada di angka Rp 28,89 triliun dari target Rp 30,93 triliun (93,39 persen).
Realisasi tersebut menurun dari realisasi pada tahun sebelumnya. Pada 2016, dari target sebesar Rp 24,61 triliun, Pemprov Jatim berhasil merealisasikan Rp 23,86 triliun (96,93 persen).
Sedangkan untuk 2018, realisasi belanja baru di angka 41,51 persen. Yakni, dari target Rp 30,76 triliun, Pemprov Jatim baru merealisasikan belanja sebesar Rp 12,78 triliun. [geh]
