Serapan Anggaran Surabaya Rendah

Surabaya, Bhirawa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menilai serapan anggaran di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkot Surabaya pada 2014 masih rendah.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya Adi Sutarwijono di Surabaya, mengatakan penggunaan anggaran sebaiknya harus seefektif mungkin. “Selama ini, dinas terkait sering kali tidak bisa menjelaskan plot anggaran tersebut apakah mampu diserap atau tidak. Padahal, DPRD memberi kemudahan dalam memberikan persetujuan anggaran,” katanya Minggu, (10/8).
Menurut dia, dalam setiap evaluasi tiga bulanan atau akhir tahun, dinas terkait sering tidak bisa menjelaskan soal serapan. Ia menegaskan, jika semangatnya efektivitas, penyerapan anggran juga harus realistis.
Untuk itu, ia mendukung pengeprasan anggaran, karena hingga saat ini masih banyak yang tak terserap. “Khawatirnya nanti malah jadi beban bagi pemkot bila tak dikepras,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Simon Lekatompesy mengatakan pada tahun anggaran 2014 untuk pembebasan lahan dan pengadaan tanah mendapai Rp205 miliar. Namun, ironisnya dari jumlah itu yang terealisasi hanya sekitar 13,44 persen. “Anggaran pembebasan lahan yang terserap hanya sekitar 13 persen, padahal ini kan tinggal beberapa bulan lagi,” katanya.
Simon memperkirakan hingga akhir tahun anggaran yang terserap hanya berkisar 75 persen. Ia mengharapkan, dalam penganggaran Dinas PU Bina Marga dan Pematusan mengedepankan aspek rasionalitas. “Berulangkali saya minta, jangan cantolkan dana besar, tapi akhirnya tidak bisa dilaksanakan,” tegasnya.
Ia menambahkan, mengenai item atau kegiatan mana yang harus dihapus bergantung pada pemerintah kota sesuai dengan kegiatan yang harus diprioritaskan.
Simon memperkirakan, banyaknya dana pembebasan lahan yang tidak terserap karena beberapa kendala, di antaranya kelemahan dalam melakukan pendekatan dengan pemilik lahan. “Bisa jadi inl karena keterbatasan tenaga dan negoisasi yang lemah. Atau bisa juga karena dampak kasus MERR,” katanya. [gat]