Serikat Pekerja BTN Jatim Minta Pembatalan Bukan Penundaan

29-BTNSurabaya, Bhirawa
Rencana akusisi Bank Bank Tabungan Negara oleh Bank Mandiri yang digulirkan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan belum sepenuhnya berhenti. Karena surat pencabutan akusisi masih berjalan, meskipun Menteri Sekretaris Negara Dipo Alam telah mengungkapkan untuk melakukan penundaan akusisi pada bank milik pemerintah tersebut.
Ketua Serikat Pekerja BTN Jatim, Wahjudi Djoko Poerwanto menganggap BTN masih belum lepas dari bayang-bayang akusisi oleh Bank Mandiri. ” BTN masih belum lepas dari rencana akusisi oleh Bank Mandiri, karena secara administratif masih berjalan . Sifatnya hanya penundaan yang telah disampaikan oleh Dipo Alam, Kita bukan hanya meminta untuk penundaan, tapi harus ada ada pembatalan akusisi” ujarnya ketika mengadu ke PWI Jatim, Senin (28/4) kemarin di Surabaya.
Ia melanjutkan, SP BTN mendatangi kantor PWI Jatim juga untuk mengklarifikasi dari pemberitaan yang tidak berimbang yang di muat pada salah satu media nasional. Selain itu kedekatan faktor sejarah Dahlan Iskan dengan PWI Jatim yang merupakan mantan Ketua PWI Jatim.
” Kita datang ke Kantor PWI Jatim, karena adanya pemberitaan pada salah satu media cetak nasional yang memuat judul ‘Akusisi Batal, Bunga KPR Naik’. Judul tersebut telah merugikan bisnis BTN. Kita sampai ditelepon oleh dibitur dan nasabah sehingga sempat membuat para dibitur dan nasabah terkejut. Kita meminta kepada PWI Jatim untuk meluruskan pemberitaan yang kami anggap sudah sangat provokatif. Selain itu PWI Jatim dapat menyampaikan aspirasi kami kepada Dahlan Iskan untuk melakukan pembatalan  akusisi,” tegasnya.
Wahjudi menambahkan alasan tentang back look rumah sebesar 1.5 juta rumah pada BTN sangatlah tidak benar. Alasan tersebut sangat tidak masuk akal, dan cenderung mengandung unsur politik. “Tidak mungkin back loock terjadi pada BTN. Back loock terjadi karena kebijakan dari pemerintah daerah yang tidak bisa menyiapkan lahan rumah yang murah. Kita hanya pelaksana saja,” tuturnya.
BTN saat ini tengah berjuang untuk melawan akusisi yang belum dicabut dan belum dibatalkan oleh pemerintah. Dengan melakukan pembelian saham yang dilakukan oleh karyawan sebanyak 8300 lot yang telah dibeli.
“Sebanyak 8300 lot saham telah dibeli oleh karyawan BTN di Seluruh Indonesia dari total karyawan BTN yang ada di Indonesia yang berjumlah 11.000 orang. Jadi one worker, onel lote, setiap karyawan membeli satu lembar saham guna menyelematkan BTN. Karena dalam hukum, pemegang saham minoritas harus didengar suaranya,” tegasnya.
Selain melakukan one worker one lote pada RUPS luar biasa, SP BTN juga akan mengadukan hal tersebut pada DPR RI apabila dalam RUPS masih belum menghasilkan hasil yang diharapkan. “Jika ada statement Dahlan Iskan yang mengatakan karyawan menolak akusisi, perlu di ingat bahwa karyawan BTN juga merupakan pemegang saham. Jadi harus diperhatikan suaranya, kalau memang pada RUPS pada kita belum bisa membatalkan RUPS pada 21 Mei, kita akan mengadukan kepada DPR RI. Apabila akusisi tersebut terjadi, maka Bank BTN akan menjadi anak perusahaan dari Bank Mandiri. Artinya akan hilang lagi satu bank milik pemerintah, karena dimana ada aturan setiap Satuan Kerja (Satker) wajib menyimpan uangnya pada Bank Pemerintah. SP BTN bukan mengkritisi pribadi Dahlan Iskan, tapi tentang kebijakan Dahlan yang dianggap merugikan,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua PWI Jatim  Luthfi Hakim akan meneruskan keberatan tentang pemberitaan BTN yang tidak berimbang, ” Kita akan meminta media terkait untuk memberikan hak jawab kepada BTN tentang pemberitaan yang dianggap tidak berimbang. Kalau media tersebut tidak memuatnya, maka tidak menutup kemungkinan akan diajukan ke Dewan Redaksi Wartawan,” ujarnya. N [wil]

Tags: