Serikat Pekerja Kecam PHK Berdalih Dampak Covid-19

Irhamsyah (Ketua DPC Sarbumusi Kabupaten Tuban)

Tuban, Bhirawa
Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Nahdhatul Ulama (NU) mengecam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada sejumlah pegawai hotel di tengah pandemi Covid-19 begitu juga dengan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Konsulat Cabang Kabupaten Tuban mengatakan, seharusnya Covid-19 tidak dijadikan alasan untuk PHK karyawan.
Sarbumusi menilai, selama ini banyak perusahaan yang mengambil kesempatan pada kondisi pandemi yang sebelumnya sudah tidak sehat, sehingga mencari momentum yang tepat.
“Prosedur yang harus dilakukan seharusnya melalui kajian dari akuntan publik, tetapi yang terpenting adalah mereka yang dirumahkan tetep mendapatkan hak-haknya,” kata Ketua DPC Sarbumusi Tuban, Irhamsyah (7/5).
Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, hingga per tanggal 29 April 2020, tercatat total ada 177 pekerja yang dirumahkan dan 13 pekerja di PHK.
“Ada 16 perusahaan yang mulai merumahkan karyawannya. Tiga perusahaan diantaranya sudah mem-PHK,” kata Kabid Hubungan Industrial Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, Wadiono (7/5).
PHK yang dilakukan perusahan, sebenarnya menjadi kewenangan pengawasan ketenagakerjaan, dimana sebelumnya dilakukan proses negosiasi atau perundingan terhadap kedua belah pihak sehingga sama-sama tidak menimbulkan kerugian.
Ada lembaga kerjasama tripartit yang langsung diketuai oleh Bupati sesuai amanat undang-undang. Juga ada unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan APINDO.
Akan tetepi karena tidak ada kepedulian dari dinas terkait, lembaga yang dibentuk itu tidak pernah berjalan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
“Pengawas ketenagakerjaan ini kewenangannya dikembalikan pada kabupatan atau kota. Sehingga bisa maksimal dan tidak ada alasan bagi Pemkab untuk tidak melindungi segenap buruh ketika terjadi persoalan seperti ini,” Pinta Ketua DPC Sarbumusi Tuban.
Sementara Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Konsulat Cabang Kabupaten Tuban, Duraji dengan tegas mengatakan seharusnya Covid-19 tidak dijadikan alasan untuk PHK karyawan.
Perusahaan harus membuat laporan kas dan neraca keuangan selama dua tahun terakhir untuk dilakukan pemeriksaan oleh pemerintah melalui akuntan publik. Sehingga dapat diketahui perusahaan atau badan usaha masih punya kas atau tidak, atau bahkan rugi, bukan sekedar cari-cari alasan.
“Menurut saya kurang bijak bila perusahaan melakukan PHK dalam kondisi seperti ini. Justru akan melemahkan daya beli buruh sehingga akan berdampak juga dalam perekonomian daerah,” sambungnya.
Kalau seperti ini terkesan buruh hanya dijadikan sapi perah saja. Di sini peran pemkab sangat penting, dengan melakukan upaya jangan sampai ada PHK baik karena covid-19 maupun hal lain.
Bila kondisi ini memang tidak bisa dihindarkan berikan pesangon kepada korban PHK, agar bisa digunakan untuk biaya hidup atau buka usaha baru. (hud)

Tags: