Sering Bolos, Tambahan Penghasilan PNS Sidoarjo Berkurang

Sidoarjo, Bhirawa
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab Sidoarjo mengeluarkan keputusan tegas. Mulai Bulan April 2014 ini, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima PNS Sidoarjo, disesuaikan dengan hasil print out dari absensi finger print. Otomatis TPP yang diterima PNS Sidoarjo yang aktif masuk kantor dan sering terlambat masuk kantor serta sering mbolos akan berbeda.
Sebagai koordinator kepegawaian di lingkungan sekretariat Pemkab Sidoarjo, Bagian Organisasi Sidoarjo menyatakan siap melaksanakan dan mendukung Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan BKD Sidoarjo tentang masalah itu. ”Tentu saja siap melaksanakan SE itu, sebab akan bisa membuat PNS menjadi lebih displin,” ujar Kabag Organisasi, Drs Ahadi Yusuf MSi, Kamis (10/4) kemarin.
Diakui Yusuf, di lingkungan Sekretariat Pemkab Sidoarjo masih ada PNS yang tak disiplin dalam masuk kerja. Otomatis mereka tak mengikuti apel pagi hari. Apabila ada PNS yang dalam sebulan minimal sampai lima kali tak mengikuti apel pagi, maka akan diserakan kepada atasannya langsung untuk diberikan teguran dan pembinaan. Sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 53 tahun 2010 tentang kedisiplinan PNS.
Dengan pembinaan yang diberikan atasan langsungnya, kata Yusuf, mudah-mudahan PNS yang bersangkutan bisa berubah lebih baik dan tak mengulangi lagi. Selama Bulan Maret 2014 lalu ada empat PNS  yang tak ikut apel pagi lebih dari 5 kali. Untuk pembinaannya sudah diserahkan pada atasannya langsung. Oknum PNS itu, kata Yusuf, biasanya PNS yang itu-itu saja. ”Pembinaan yang dilakukan atasan langsungnya itu sudah termasuk sanksi ringan,” jelas Yusuf.
Sebagaimana pernah disampaikan Kepala BKD Sidoarjo, Witarsih,  dengan ditetapkannya TPP bagi PNS Sidoarjo itu, diharapkan semoga kesejahteraan pegawai di Sidoarjo secara umum meningkat. Tetapi tentu saja itu harus diimbangi dengan peningkatan  produktivitas kerja.
Keberadaan TPP di Pemkab Sidoarjo, kata Witarsih, berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Sidoarjo Nomor 4 tahun 2013. Pemberian TPP ini, menurutnya, sebagai kebijakan daerah yang patut diapresiasi semua pihak. Karena pemberian TPP merupakan bagian dari program percepatan reformasi birokrasi.
Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, juga pernah menyampaikan dengan diberikannya TPP maka kinerja PNS Sidoarjo harus lebih bagus. Pelayanan harus ditingkatkan, karena menurutnya, pelayanan publik di Sidoarjo ini telah dinilai terbaik se Indonesia, sehingga harus dipertahankan. [ali]