Nur Cahyudi
Ketua Forum Daerah Usaha Kecil Menengah (Forda UKM) Jatim Nur Cahyudi, meyakini sertifikasi dapat membantu masyarakat menghadapi kerjasama Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2015. “Apalagi, menjelang pemberlakukan MEA tahun depan, kami melihat UKM di Indonesia termasuk Jatim masih minim yang memiliki sertifikasi,” kata Nur kemarin.
Padahal, kata dia, guna mengantisipasi pasar bebas pada MEA mendatang maka sertifikasi produk sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk bisa bersaing dengan produk asing. Namun, para pelaku UKM di Indonesia ini masih sedikit yang sadar akan pentingnya sertifikasi produk.
“Mereka hanya melihat sertifikasi ini sebagai bentuk kewajiban semata, sedangkan negara lain menilai sertifikasi ini sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen mereka. Padahal sertifikasi itu penting bagi UKM,” ujarnya.
Hal itu, kata dia, yang membuat UKM Jatim dan di Tanah Air masih banyak yang belum memiliki sertifikasi. Oleh sebab itu, sejak saat ini idealnya jumlah sertifikasi produk UKM wajib ditingkatkan.
“Di sisi lain, peran pemerintah tidak hanya menyerahkan beban kepada pelaku UKM seutuhnya. Pemerintah harusnya mulai mengantisipasi dengan membuat barrier atau sistem kebijakan yang bisa melindungi UKM,” katanya.
Bahkan, pemerintah harus berperan aktif pada pelaku UKM tersebut. Misalnya pemerintah lebih ketat dalam menyeleksi perusahaan asing yang berinvestasi di Tanah Air. “Apalagi bisa saja, MEA ini jadi akal-akalan pihak asing. Ada perusahaan Tiongkok buat kantor di Singapura atau Malaysia, lalu masuk ke Indonesia dengan status negara Asean,” katanya. [ma]
