Sertifikasi tenaga kerja perhotelan melambat dikarenakan tak adanya syarat saat rekruitmen. [achmad tauriq]
Surabaya, Bhirawa
Sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) atau profesi di perhotelan kini mulai melambat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim meminta pemerintah untuk lebih peduli.
“Jumlah tenaga kerja yang melakukan sertifikasi cenderung menurun dan lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu jumlah perhotelan dan resto yang sudah tersertifikasi di Jatim masih kurang dari 50%,” ungkap Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim, M Soleh saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Rabu (2/8) kemarin.
Soleh menambahkan, penyebab lain lambatnya sertifikasi bagi tenaga kerja di Jatim diantaranya kurangnya pemahaman bagi tenaga kerja karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat dan daerah.
“Selain itu juga manfaat sertifikat bagi tenaga kerja belum dirasakan maksimal, juga pengusaha belum mensyaratkan sertifikasi bagi pelamar kerja saat rekruitmen ditambah lagi dengan biaya pengurusan sertifikasi yang dianggap masih mahal,” jelasnya.
Sehingga PHRI meminta ke semua pihak terkait untuk mendukung supaya para tenaga kerja khususnya perhotelan, benar-benar bisa memiliki sertifikasi supaya bisa bersaing dengan tenaga kerja asing yang ada di Indonesia khususnya di Jatim.
“Harus ada dukungan dari pemerintah berupa subsidi biaya sertifikasi, juga perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas dan frekwensinya ditingkatkan terus menerus. Yang tak kalah penting adalah adanya ketentuan yang mengatur bahwa sertifikasi sifatnya mandatory dan ada konsekuensinya jika tidak memiliki sertifikasi,” terangnya. [riq]
