Sesuaikan PPKM, Pemerintah Kabupaten Mojokerto Batasi Jam Kerja ASN

Bupati Pungkasiadi sedang menjabarkan statementnya seputar KPPM.

Mojokerto. Bhirawa
Pemerintah Kabupaten Mojokerto, meski tak masuk 11 Daerah yang menerapkan PPKM, sebagaimana yang tersurat pada Sk. Gubernur Jatim nomor 188/7/KTPS/013/2021 tanggal 9 januari 2021.

Namun untuk menyesuaikan dengan keadaan yang ada, nampaknya perlu membatasi jam kerja ASN, sesuai yang dijalankan saat PPKM. Yakni sistem kerja berlaku dengan komposisi 50 persen pegawai bekerja di kantor ( WFO ) yang 50 persen lagi bekerja dari rumah (WFH).

Bupati Mojokerto. Pungkasiadi. Kamis 14/1/21. Membenarkan penyesuaian kerja ASN. Dengan menggunakan sistem tersebut. Hal ini untuk Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Juga Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KTPS/013/2021 tanggal 9 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, maka Pemerintah Kabupaten Mojokerto secara resmi mulai menerapkan penyesuaian jam kerja bagi para ASN.

Ketentuan berlaku mulai tanggal 11-25 Januari 2021, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa aturan ketat yang harus dijalankan para ASN.

Antara lain, sistem kerja berlaku dengan komposisi 50 persen pegawai bekerja di kantor (WFO), serta 50 persen lagi bekerja dari rumah (WFH) secara bergantian. Meski begitu, pegawai yang dijadwalkan WFH, diwajibkan hadir di kantor apabila diperlukan. Khusus Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja, tetap wajib masuk kantor dan beraktifitas seperti biasa.

Bagi Unit Kerja/Perangkat Daerah yang menjalankan pelayanan publik, sistem kerjanya dapat diatur sendiri oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan ritme kerja. Pegawai juga tidak diperkenankan meninggalkan kediaman/kota tempat tinggal, kecuali untuk tugas kedinasan. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi disiplin sesuai ketentuan berlaku.jelas Bupati.

Lebih lanjut Bupati menambahkan, setiap pimpinan unit kerja wajib melakukan pengawasan/pemantauan pegawai, baik dalam hal pekerjaan maupun mengawasi kondisi kesehatan mereka pada lingkungan kerja secara berkala.

Pegawai wajib melaksanakan absen secara manual dan menjalankan protokol kesahatan. Mulai memakai masker, menjalankan pembatasan fisik, membudayakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan kerja, rumah, tempat umum, maupun transportasi umum.

Selain itu, pegawai yang masuk kantor wajib diukur suhu tubuhnya menggunakan termometer/alat ukur otomatis oleh petugas. Tentunya dengan selalu rajin melakukan olahraga ringan sambil berjemur setiap pagi.jelasnya (min)

Tags: